INDOPOSCO.ID – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) merumuskan strategi pemberantasan pembajakan film Indonesia dalam diskusi kelompok terfokus.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya pada Selasa (21/1/2025) bertemu dengan perwakilan BPI serta asosiasi-asosiasi di bawahnya untuk membahas upaya pemberantasan pembajakan film.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu, Badan Perfilman Indonesia dalam diskusi kelompok terfokus menyampaikan bahwa pembajakan film nasional tidak hanya merugikan pelaku industri, tetapi juga merugikan negara.
Menteri Ekonomi Kreatif mengemukakan pentingnya kolaborasi dengan pelaku industri dalam upaya pemberantasan pembajakan film.
“Yang pasti kita butuh kolaborasi yang erat dengan BPI dengan 65 anggota asosiasinya dalam menghadapi pembajakan film nasional untuk langkah konkretnya,” katanya seperti dikutip Antara.
“Kami butuh dari FGD hari ini untuk mengarahkan ke mana Kemenekraf harus melangkah terlebih dahulu, ke kepolisian kah atau ke Komdigi, artinya kami siap mendukung langkah konkret yang menjadi masukan dari komunitas,” ia menambahkan.
Menurut data Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), sekitar 70 persen warganet di Indonesia memilih untuk menonton film nasional secara ilegal dan sekitar 80 persen dari mereka memahami bahwa pilihan untuk menonton film bajakan dapat merugikan banyak pihak.
“Ini PR berat, makanya kami berterima kasih kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah yang hari ini mengadakan FGD, sehingga memberikan sinyal yang sangat positif bahwa pelaku industri menjadi salah satu prioritas dari pemerintah,” kata Ketua AVISI Hermawan Sutanto.
Menteri Ekonomi Kreatif mengemukakan perlunya pertemuan lanjutan dengan para pelaku industri film untuk menentukan langkah konkret dalam upaya memberantas pembajakan film nasional. (dam)
