INDOPOSCO.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/1/2025), kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama KS dan EP,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta seperti dilansir Antara.
Menurut informasi yang dihimpun, saksi lainnya yang juga dipanggil penyidik KPK adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati.
Penyidik KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya pada Kamis (16/1/2025), namun keduanya tidak memenuhi pemanggilan KPK sehingga penyidik selanjutnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya menjadi hari ini.
Sejauh ini penyidik KPK belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi kepada saksi maupun soal kehadiran para saksi.
KPK pada Selasa, 27 Agustus 2024, mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo.
“Untuk perkara penyidikan tersebut, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka berinisial KS dan EP. Keduanya merupakan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Situbondo,” kata Tessa.
Komisi antirasuah belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal detail perkara tersebut dan mengatakan seluruh detail terkait perkara tersebut akan diumumkan setelah penyidikan rampung.
“Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup,” ujarnya.
Atas penetapan status tersangka tersebut, Karna Suswandi kemudian dua kali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan praperadilan dengan nomor perkara 92/Pid.Pra/2024/PN Jkt. Sel dan 110/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL, namun hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menolak gugatan tersebut dan menyatakan penetapan status tersangka tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum. (dam)
