INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX Alifudin minta pemerintah untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG), hal itu terkait adanya insiden keracunan massal yang melibatkan 50 siswa-siswi di Sekolah Dasar (SD) Dukuh 03, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengan, pada Kamis, (16/1/2025) lalu.
Alifudin menekankan salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan quality control dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
“Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat dan transparansi, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan, agar kejadian keracunan tidak terulang,” ujar Alifudin, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar pihak terkait di segera melakukan investigasi terhadap penyedia katering di Sukoharjo yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” ungkap Alifudin.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” tuturnya.
Alifudin juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa.
“Pemerintah harus memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan ini, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan,” jelas Alifudin.
Tidak hanya itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas pada setiap program bantuan sosial yang melibatkan distribusi pangan.
“Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan pihak katering harus lebih diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak hanya karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah akhir, Alifudin mengungkapkan Komisi IX DPR RI akan terus mendorong agar proses investigasi dapat berjalan cepat dan transparan.
“Kami akan terus memantau dan mendesak pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah konkret. Kami berharap peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan,” tutup Alifudin. (dil)
