INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menginginkan, pemerintah tegas terhadap pelaku pemagaran laut di Pantura, Kabupaten Tangerang. Sebab laut merupakan kekayaan negara yang harus dilindungi. Bahkan terdapat aturan internasional terkait keberadaan laut.
“Pemagaran laut itu ada aturannya. Laut adalah milik negara, kita punya undang-undang kelautan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terikat dengan UNCLOS 1982, itu semua harus ditaati,” kata Firman Soebagyo, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Adanya berbagai peraturan yang mengikat dan berusaha untuk melindungi eksistensi kekayaan hayati seperti laut, maka siapapun yang mencoba untuk melanggar harus dijerat sesuai hukum yang berlaku.
Ia meminta pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap pagar laut di Pantura Tangerang itu. Pemerintah harus mencari siapa pelakunya, serta menyeretnya ke jalur hukum.
“Oleh karena itu, siapapun pelakunya baik itu perorangan maupun badan usaha, harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Firman.
“Bagi siapa saja yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemagaran laut, wajib diproses secara hukum,” tambah Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu.
Di sisi lain, ia mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut pagar laut di Tangerang itu. Prabowo memang akan mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap keberadaan pagar laut yang telah membuat sulit kehidupan ribuan nelayan di Pantura Tangerang.
“Saya bersyukur kita memiliki pemimpin yang aspiratif dan cepat tanggap terhadap keresahan masyarakat. Apa yang diinstruksikan Pak Presiden Prabowo sudah sepatutnya segera dilaksanakan oleh KKP,” imbuh Firman. (dan)
