INDOPOSCO.ID – Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi diumumkan sebagai anggota penuh dalam kelompok BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.
“Keanggotaan dalam BRICS memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses ke pasar negara-negara berkembang yang dinamis, sekaligus mendiversifikasi mitra dagang. Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini mendominasi arus perdagangan internasional Indonesia,” ujar Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Menurut Ariawan, negara-negara anggota BRICS, seperti Cina dan India, dikenal memiliki kapasitas investasi yang sangat besar yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor strategis di Indonesia, termasuk infrastruktur energi dan transportasi, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut Guru Besar Universitas Tarumanagara ini mengakatan, bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS dapat menjadi batu loncatan strategis untuk mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi (high-income country).
“World Bank baru-baru ini memperbarui kriteria penggolongan pendapatan negara untuk tahun 2025, dengan menetapkan bahwa sebuah negara diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi apabila produk domestik bruto (PDB) per kapita negara tersebut melampaui angka USD14,005. Pada saat ini, berdasarkan pembaruan terakhir pada Juli 2023, Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country),” bebernya.
Meski demikian peluang tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi secara matang. Salah satu tantangan utama adalah potensi persaingan dengan industri dari negara anggota BRICS lainnya, yang mungkin memiliki keunggulan serupa dengan Indonesia. Selain itu, hubungan Indonesia dengan mitra dagang tradisional juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketegangan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian.
Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dan terarah agar keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya memberikan manfaat optimal, tetapi juga mampu mengelola risiko yang muncul secara efektif.
Untuk beralih ke status negara berpendapatan tinggi, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen per tahun selama periode 15 hingga 20 tahun mendatang. Tantangan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada tahun 2029.
“Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia di BRICS menawarkan peluang besar untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menjadi penghalang, seperti jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap,” tuturnya.
Seperti diketahui keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini bukan hanya merupakan langkah diplomatik semata, melainkan juga mencerminkan konsistensi negara dalam menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam konteks ini, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan berimbang.
Melalui langkah ini, Indonesia tidak hanya berusaha untuk memperkuat posisi geopolitiknya, tetapi juga memperluas kontribusinya dalam memajukan kerja sama internasional yang mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan, dengan harapan dapat mendorong perubahan positif dalam sistem perekonomian dunia. (rmn)
