INDOPOSCO.ID – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru merilis e-katalog versi 6. Ini selaras dengan transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangan, Sabtu (21/12/2024).
Di dalam pengembangan lanjutan sistem prioritas digital untuk layanan digital nasional terintegrasi, menurut dia, LKPP bertanggung jawab atas integrasi e-katalog sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai sistem yang memayungi pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pada tahun 2021 lalu.
“Kami mengusulkan agar layanan bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dijalankan melalui SPSE tersebut dapat menjadi bagian dari portal administrasi pemerintahan yakni INAgov,” katanya.
“Tentu harus dilihat pula potensi interoperabilitas SPSE dengan aplikasi umum lainnya dan memastikan peningkatan kualitas, stabilitas, serta kehandalannya sebagai aplikasi umum,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengapresiasi atas koordinasi yang dilakukan bersama jajaran Kementerian PANRB. Ia memastikan program-program LKPP yang tengah berjalan akan terus mendukung program prioritas Presiden-Wakil Presiden.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bu Menteri, khususnya digitalisasi di bagian pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah banyak masukan dan dukungan supata program-program ini selaras dengan yang diinginkan Bapak Presiden lewat Asta Cita,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi di Jakarta. Pertemuan keduanya membahas terkait berbagai isu, termasuk penguatan reformasi birokrasi, pengadaan SDM, hingga pengembangan e-Katalog ke dalam INA DIGITAL. (nas)
