INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengenalkan Katalog Elektronik (e-katalog) versi 6.0 untuk mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyuguhkan beragam fitur baru guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Katalog elektronik versi 6.0 dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dan dirancang untuk mempermudah proses pengadaan. Seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kemudahan e-audit dan monitoring secara real time proses transaksi yang sedang berjalan.
Sistem tersebut memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
Prabowo mengatakan, peluncuran katalog elektronik versi 6.0 merupakan wujud nyata transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan penghematan anggaran.
“Melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Efisiensi biaya administrasi yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa, serta efisiensi waktu yang kini dilakukan secara lebih cepat melalui otomatisasi,” tambahnya.
Menurutnya, transformasi digital tersebut tidak hanya soal efisiensi, melainkan langkah strategis mengurangi potensi tindak korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Dengan transparansi dan persaingan lebih sehat, akuntabel dan berintegritas.
“Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib, memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” imbuh Prabowo. (dan)
