INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah. Sinergi ini diperlukan untuk menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurut Ribka, kolaborasi yang kuat memastikan setiap aspirasi yang diserap oleh anggota DPD RI dapat ditindaklanjuti secara efektif melalui program kerja pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” ujar Ribka saat menghadiri acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ribka menilai, peran DPD RI tidak hanya berhenti pada mendorong lahirnya regulasi, melainkan harus diikuti dengan pengawalan ketat terhadap pelaksanaannya di daerah. Evaluasi berkala menjadi kunci utama untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan di masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mengoptimalkan data dan peta kapasitas fiskal daerah untuk mengidentifikasi wilayah mana saja yang membutuhkan dukungan instan.
“Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” jelasnya.
Melalui pemetaan fiskal tersebut, Ribka mendorong pemerintah pusat untuk memberikan atensi khusus dan intervensi langsung kepada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah. Intervensi tersebut wajib diarahkan langsung pada program-program prorakyat agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata.
Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah itu menambahkan, mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat lintas kementerian dan lembaga. Hubungan yang harmonis ini dipercaya akan membuat dukungan pemerintah pusat menjadi lebih terarah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional. (adv)
