INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menekankan peran penting UMKM dalam strategi mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan mendorong kerja sama global untuk terus memperkuat ekosistem UMKM agar semakin inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian UMKM, Riza Damanik, saat menjadi salah satu pembicara kunci pada pertemuan ke-8 Intergovernmental Group of Expert on Financing for Development (IGE FfD) yang diadakan UN Trade and Development (UNCTAD) pada 26 November 2024 di Jenewa, Swiss.
IGE FfD UNCTAD merupakan forum pertukaran pandangan di antara para ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai negara terkait pendanaan pembangunan. Pertemuan ke-8 IGE FfD secara khusus syoroti tingginya biaya pendanaan pembangunan yang menjadi tantanga pencapaian SDGs.
“Salah satu tantangan UMKM untuk berkembang dan naik kelas adalah kemudahan akses pembiayaan. Indonesia telah memiliki sejumlah skema pembiayaan untuk UMKM termasuk KUR, PNM, fintech, dan security crowdfunding. Ke depan, kolaborasi global perlu terus ditingkatkan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi UMKM khususnya yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan,” ujar Riza.
Hal ini sejalan dengan semakin luasnya akses pasar yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, maupun swasta. Sebagai contoh, melalui PP 7 Tahun 2021, pemerintah telah memberikan afirmasi 40 persen belanja pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM.
Selain itu, Riza juga menyampaikan sekitar 64 persen dari pengusaha UMKM di Indonesia adalah perempuan. Perempuan menjadi aktor penting dalam mewujdukan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Karenanya, dukungan terhadap pengusaha UMKM perempuan perlu terus ditingkat.
Delegasi dari berbagai negara seperti Kelompok Negara G77, Uni Eropa, Nepal, dan Namibia memberikan apresiasi atas inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain terkait prioritas pemberdayaan perempuan pengusaha UMKM, program fasilitasi sertifikasi dan perluasan pasar produk UMKM, serta berbagai skema pembiayaan untuk UMKM di Indonesia.
Di sela-sela pertemuan Riza didampingi PTRI Jenewa juga melakukan pertemuan bilateral dengan UNCTAD guna jajaki kerja sama konkret dengan badan PBB yang tangani isu pedagangan dan pembangunan ini. Kerja sama dapat mencakup peningkatan kapasitas dan kerja sama penelitian mengenai UMKM. (srv)
