INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia terus mempercepat upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan konflik sosial di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah mengumumkan bahwa sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) akan direlokasi untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka pascabencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar pada Rabu (20/11/2024).
Suharyanto menjelaskan, pemerintah pun menawarkan dua opsi relokasi yang fleksibel. Opsi pertama yakni relokasi terpusat dimana pemerintah menyediakan lahan dan rumah siap huni yang dirancang untuk membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau sulit kembali ke tempat tinggalnya yang lama.
Adapun opsi kedua yakni relokasi mandiri, dimana pemerintah membangun rumah di tanah milik warga dengan dilengkapi fasilitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan akses jalan.
Dari 776 keluarga yang telah didata, hasil sementara menunjukkan bahwa 90% warga memilih relokasi terpusat. Sementara sisanya atau yang 10% memilih untuk relokasi mandiri.
Suharyanto menekankan pentingnya memberikan fleksibilitas agar masyarakat dapat memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Pendekatan ini diharapkan mempermudah proses adaptasi bagi para korban bencana, sekaligus mendorong stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
“Pemerintah berharap kedua opsi ini dapat mempercepat proses relokasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta meminimalisir dampak bencana serupa di masa depan,” ujar Suharyanto alam keterangannya, Kamis (21/11).
“Proses pendataan relokasi terus dilakukan oleh BNPB, melalui dialog langsung dengan warga. Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dipantau dan disinkronkan agar warga yang terdampak bencana dapat segera memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman,” lanjutnya.
Tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.
Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.
Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.
“Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi relokasi, BNPB merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi 2.209 KK yang terdampak erupsi. Pembangunan huntara ini akan dilakukan di empat lokasi potensial di Desa Konga, yang memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung warga terdampak. Selain itu, warga yang saat ini mengungsi secara mandiri atau tinggal bersama kerabat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per KK selama 6 bulan,” ucap Suharyanto.
Proses penanganan bencana akan dilakukan secara paralel, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), huntara, dan perbaikan rumah agar semuanya dapat selesai tepat waktu.
“Selain penanganan bencana alam, BNPB juga memberikan perhatian pada konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, NTT. Konflik ini mengakibatkan pembakaran 52 unit rumah dan korban jiwa. Sebagai langkah pemulihan, BNPB mengusulkan untuk membangun kembali rumah yang terbakar, dengan mengategorikan rumah tersebut sebagai rusak berat yang terdampak konflik sosial,” tutupnya. (her)
