INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda meyakini gerakan Tallu Batulalikan di Toraja Utara (Torut) sebagai wujud konkret pengawasan partisipatif mampu menciptakan Pemilihan 2024 yang jujur dan berintegritas.
Harapan utama dari gerakan yang dilakukan oleh unsur masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah ini bisa melawan praktik politik uang, khususnya dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati Torut 2024.
Dia mengajak gerakan tallu batulalikan dari tiga pilar; adat, agama, dan pemerintah bekerja sama sebagai bagian pengawasan partisipatif sesuai dengam porsi masing-masing. Bagi Herwyn, pemerintah harus melakukan pelayanan publik secara adil tidak berpihak.
Lalu tokoh adat dan agama dapat mengatasi isu politik uang dengan pendekatan budaya atau suara-suara kenabian yang disampaikan dalam bentuk khutbah dan ceramah kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilihan berintegritas.
“Mudah-mudahan tiga unsur ini bisa berkolaborasi melakukan fungsi untuk menciptakan pemilihan bermartabat atau melakukan gerakan secara sendiri-sendiri di komunitasnya masing-masing,” ucap Herwyn dalam Pengawasan Pemilihan Partisipatif Gerakan Tallu Batulalikan (Tiga Pilar) bertema Menyatukan nilai-nilai agama, budaya, serta unsur-unsur tata kelola yang baik dalam Pemilihan 2024, menuju Pemilihan Toraja Utara yang berintegritas, berbudaya, dan bermartabat di Sulsel, Senin (11/11/2024).
Selain itu, dia berpesan setidaknya setiap orang juga menyampaikan kepada keluarga masing-masing untuk tegas menolak politik uang. Alasannya praktik politik uang lebih banyak buruknya daripada manfaatnya.
Pjs Bupati Toraja Utara Amson Pajolo menekankan pengawasan partisipatif ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan Pemilihan 2024 yang berkualitas. Dia mengajak para tokoh adat dan agama untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan melahirkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat.
Terkait politik uang, Amson juga menyatakan tegas menolak, meskipun praktik untuk melakukan penolakan secara masif dari masyarakat sangat sulit dilakukan. “Politik uang itu kalau misalnya kita dikasih Rp500 ribu lalu dibagi lima tahun, jadi satu tahun 100ribu. Masa kita mau hak kita dihargai cuma segitu,” cetus dia.
“Saya percaya para tokoh adat, tokoh agama mampu memberi pengertian kepada masyarakat. Kemarin covid bagaimana masyarakat sadar menggunakan masker menjaga jarak itu lewat tokoh agama dan itu berhasil,” imbuh Amson.
Sebagai informasi kegiatan ini diikuti oleh para tokoh adat, tokoh agama, serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Torut. Hadir pula Anggota Bawaslu Sulsel Samsuar Saleh serta Ketua dan Anggota Bawaslu Toraja Utara Brikken Linde Bonting dan Arifin. (dil)
