INDOPOSCO.ID – Sejumlah tokoh elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons setelah nama partainya disinggung oleh oknum PT Pembangunan Jaya Ancol dalam program penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Menanggapi pernyataan oknum PT Pembangunan Jaya Ancol tersebut, Tokoh Senior PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendorong Fraksi PDIP mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Trima kasih infonya, baiknya kontak FPDI Perjuangan DKI Jakarta,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutuip INDOPOS.CO.ID pada Senin (28/10/2024).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyatakan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya telah mendorong penyelesaian masalah PKL dari ormas FBR melalui jalur musyawarah. Namun, Pantas menyesalkan kalimat yang memuat singgungan terkait hal ini.
“Oke terima kasih infonya, kita dalami dulu apa maksudnya ucapan itu dan kami akan memanggil manajemen Ancol untuk mencari siapa yang berbicara di rekaman itu,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imah Mahdiah, merespon rekaman percakapan antara PKL dan oknum pegawai manajemen Ancol yang berisi singgungan terkait PKL.
“Nanti itu kami pelajari masalahnya apa,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyatakan bahwa Fraksi PDIP telah mengagendakan klarifikasi dari manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol terkait rekaman percakapan yang memuat singgungan terhadap PKL.
“Nanti kita panggil khusus aja untuk klarifikasi,” ujar Rio.
Sebelumnya, Rekaman percakapan antara pedagang kaki lima (PKL) dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan oknum pegawai PT Pembangunan Jaya Ancol beradar dan viral. Dalam percakapan tersebut disinggung soal Ormas FBR dan partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut rekaman yang diperoleh indopos.co.id, oknum pegawai manajemen Ancol sedang berdiskusi dengan PKL. Oknum tersebut berjanji untuk meningkatkan status PKL di kawasan wisata Ancol. Ia juga meminta agar nama ormas FBR dan PDIP tidak dilibatkan dalam pengelolaan Ancol.
“Ini ruang lingkupnya Ancol, kita enggak perduli lu mau ke FBR atau ke PDIP. Tapi gini jangan sampai lu bawa-bawa FBR ke sini. Kita mau naikkan kelas para PKL, naikkan omsetnya dan lain-lain dan lu harus ikut aturan mainnya,” kata oknum pegawai PT Pembangunan Jaya Ancol dalam rekaman yang dikutip indopos.co.id, pada Jumat (25/10/2024).
“Ke depan kalau pedagang tidak setuju, ya kami akan buka lagi pendaftaran bagi pedagang lainnya yang setuju dengan 1 gerobak dua pedagang,” imbuhnya.
Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima indopos.co.id, pada Kamis (24/10/2024) membenarkan isi rekaman tersebut adalah salah satu oknum pegawai yang tergabung dalam tim PT Pembangunan Jaya Ancol.
“Benar bahwa rekaman tersebut terjadi saat diskusi antara Ancol dengan mitra reseller pada sesi assessment di awal September 2024 lalu. Tujuannya adalah berdiskusi lebih dalam mengenai program penataan ini dan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari para mitra,” ujarnya.
“Kami tidak bermaksud merendahkan institusi tertentu maupun pihak lainnya. Kami berkomitmen membangun sinergi yang baik dengan berbagai pihak,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam konteks ini, Ancol memandang mitra reseller sebagai individu atau warga yang memang bekerja sama dengan program CSR Ancol.
“Ancol pun membebaskan para mitra untuk berorganisasi sesuai dengan preferensi dan pilihannya masing-masing di luar statusnya sebagai mitra reseller Ancol. Jadi tidak benar dugaan tersebut,” pungkasnya. (fer)
