INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).
Dalam kunjungan tersebut, Silmy memberikan arahan penting mengenai teknis kerja Pemasyarakatan untuk periode 2024-2029.
Arahan utama yang disampaikan Silmy meliputi kebijakan pemberian amnesti dan grasi, pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta kebijakan lain yang berkaitan dengan teknis pekerjaan di bidang Pemasyarakatan.
Selain memberikan arahan, Silmy juga mendengarkan paparan dari para direktur Ditjenpas yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan reformasi Pemasyarakatan, diharapkan kebijakan dan program yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif ke depan.
“Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dalam memajukan Pemasyarakatan,” katanya dalam keterangan dikutip INDOPOS.CO.ID pada Rabu (23/10/2024).
“Apapun kendala di lapangan, agar tidak menjadi halangan serta dapat dicarikan solusi terbaik menggunakan pendekatan yang paling memungkinkan,” imbuh Silmy.
Para direktur Ditjenpas memaparkan program kerja dan capaian untuk memastikan keselarasan visi dan misi Menteri dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ambeg Paramarta, menyampaikan bahwa Ditjenpas saat ini sedang mencari formula terbaik untuk mempercepat proses pemberian amnesti dan grasi, serta mempercepat pembangunan Lapas baru.
“Penyusunan blueprint pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan penyelenggaraan integrasi sosial akan segera dilaksanakan,” ucapnya.
Senada dikatakan, Sekretaris Ditjenpas, Supriyanto. Ia menyoroti tantangan terkait rasio petugas penjaga tahanan yang saat ini tidak seimbang dengan jumlah Warga Binaan.
“Saat ini, rasio penjaga dengan Warga Binaan adalah 1:42. Supriyanto juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan komposisi tahanan untuk melakukan pemetaan yang lebih baik di lapangan,” pungkasnya. (fer)
