INDOPOSCO.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus meluas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 18.882,16 hektare lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 4 September 2026. Karhutla tersebut tersebar di 10 kabupaten dan dua kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui berbagai operasi, mulai dari darat, patroli udara, water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“BNPB saat ini memberikan dukungan berupa satu helikopter patroli udara, satu pesawat patroli udara dan OMC serta lima helikopter water bombing,” kata Berton dalam keterangan, Sabtu (5/9/2026).
Menurut dia, operasi udara di Riau terus diarahkan berdasarkan hasil patroli udara dan temuan titik api atau fire spot. Pada 3 September 2026, dukungan udara BNPB melakukan patroli dan water bombing di sejumlah lokasi yang menjadi prioritas penanganan.
Sementara itu, lanjut dia, penanganan dari darat dilakukan di antaranya di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, serta Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Berton menyebut, sejumlah titik masih membutuhkan pemadaman dan pendinginan. “Kondisi ini terutama terjadi di kawasan bergambut yang memiliki potensi api kembali muncul apabila tidak ditangani secara menyeluruh,” katanya.
Selain Riau, karhutla juga masih menjadi perhatian di sejumlah provinsi lainnya, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar berdasarkan pembaruan 3 September 2026 mencapai 1.926,23 hektare.
“Pemantauan satelit Terra, Aqua, S-NPP dan NOAA20 mendeteksi 92 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, 1.424 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan 40 titik dengan tingkat kepercayaan rendah,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan juga berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Jarak pandang di beberapa lokasi tercatat kurang dari atau sama dengan tujuh kilometer.
“Wilayah yang menjadi prioritas tinggi dalam pemetaan penanganan karhutla meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin dan Musi Banyuasin,” ujarnya.
Selanjutnya, masih ujar dia, prioritas penanganan mencakup Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.
Di Jambi, karhutla juga masih masuk dalam penanganan prioritas. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status Siaga Darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026. Status serupa juga ditetapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Berdasarkan pemantauan hotspot BMKG mencatat sebanyak 266 titik panas di wilayah Jambi,” ungkapnya.
Dikatakan dia, penanganan karhutla juga terus dilakukan di Kalimantan Tengah. Status Siaga Darurat karhutla di tingkat provinsi berlaku hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten/kota juga telah menetapkan status penanganan karhutla, antara lain Kotawaringin Timur, Kapuas, Sukamara, Barito Timur, Seruyan, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Utara, Gunung Mas dan Barito Selatan.
Sementara itu, masih ujar dia, Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat karhutla dan kekeringan sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Status penanganan juga berlaku di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
“Di Kalimantan Barat, upaya penanganan karhutla turut diperkuat. Status Siaga Darurat karhutla tingkat provinsi berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, Kalimantan Barat juga berada dalam status tanggap darurat karhutla tingkat provinsi hingga 6 September 2026. Penanganan karhutla di Kalimantan Barat mencakup sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang, Ketapang dan Landak. (nas)
