INDOPOSCO.ID – Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena dihadapi tantangan yang cukup serius. Perlambatan ekonomi global, volatilitas pasar, serta ketidakpastian geopolitik turut mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.
Pernyataan tersebut diungkapkan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) bertajuk: “Mengurai Tantangan Sengkarut Kebutuhan Investasi vs Kepastian Hukum di Indonesia” di Jakarta, Rabu (26/9/2024) malam.
Menurut dia, dalam menghadapi situasi saat ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kepentingan domestik. Dan membutuhkan aliran investasi untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian.
“Namun, tidak mungkin mengharapkan investasi datang ketika kepastian hukum tidak bisa diwujudkan di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Partner Visi Law Office yang juga mantan Kepala Perancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang
mengatakan, kepastian hukum merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya.
“Stability, predictability, dan fairness, merupakan kunci utama investasi. Situasi hari ini, tiga hal itu masih jadi tantangan besar investasi di Indonesia,” ungkapnya.
Rasamala menjelaskan, Corruption Perception Index dua tahun belakangan di angka 34 meskipun sebelumnya sempat di atas angka 40. Artinya, saat ini pemberantasan korupsi ternyata mundur, proses pemberantasan korupsi melemah. Ini tentu menjadi perhatian para calon investor.
Selain itu, lanjutnya, masih banyak aturan-aturan dari aspek penegakan hukumnya yang tidak jelas.
“Misalnya kerja sama investasi besar yang ditandatangani BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Saya bertemu dengan beberapa direksi BUMN, mereka takut mengambil keputusan karena akan berhadapan dengan ancaman pidana. Begitu juga dengan direktur perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMN,” katanya.
Begitu pula di sektor pertambangan, masih ujar dia, strategi menghadapi mafia di sektor pertambangan dibutuhkan ketegasan aparat.
“Saya tegaskan penegak hukum harus tegas jika ditemukan suap menyuap maka harus diproses. Begitu pula yang menghadapi harus segera diproses hukum jangan ditunda agar mereka mendapat kepastian,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dorongannya agar KPK bekerja lebih baik lagi. Terutama dengan adanya seleksi calon pemimpin KPK saat ini. “Tentunya diharapkan yang calon pimpinan terpilih adalah yang berintegritas memiliki profesionalisme dalam bidang pemberantasan korupsi,” ucapnya.
“Tentu kita harapkan dalam penegakan hukum ini selain oleh KPK juga bisa mengawasi proses penegakan hukum oleh pihak kejaksaan dan juga kepolisian. Saya kira itu penting bagi KPK mengembalikan reputasinya dengan melakukan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, salah satu yang harus diperbaiki adalah saat ini investor sulit memprediksi saat berhadapan dengan risiko hukum.
“Ini yang harus diperbaiki sistem hukum, strukturnya diperbaiki, lembaga penegak hukum bekerja baik, perubahan dari sisi substansi aturan undang-undang menghasilkan produk yang tidak multitafsir, bagaimana substansi itu ikut mendorong investasi dengan baik ease of doing business,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya, Algooth Putranto mengatakan, beratnya menarik investasi kalau pelaksanaan regulasi tidak beres dan kepastian hukum tidak ada.
“Investor sudah pasti akan melihat, karena mereka akan bertaruh investasinya yang tidak hanya setahun dua tahun, tapi investasi dalam jangka panjang,” ujarnya.
“Oktober besok tanggal 20 tentu akan ada perubahan pemerintahan, dan menjadi pertaruhan. Kalau Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru tidak dapat menangkap emosi masyarakat, kemungkinan Prabowo tidak akan banyak mendapat dukungan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang baru. Jadi Prabowo harus tanggap dengan keresahan masyarakat,” imbuhnya. (nas)
