• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Cegah Perundungan, Menkes akan Atur Jam Kerja Peserta PPDS

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Sabtu, 14 September 2024 - 14:15
in Headline
ppds

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan dalam "Ayo Sehat Festival 2024" di Gedung Sate Bandung, Sabtu (14/9/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengatur jam kerja peserta didik dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit (RS) untuk mengantisipasi perundungan di tempat itu.

Budi mengatakan pengaturan jam kerja akan dilakukan lewat kerja sama formal antara RS di bawah kementerian dan fakultas kedokteran.

BacaJuga:

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

“Supaya kita juga bisa bantu mengatur jam kerja dokternya. Karena dokternya ini kan sebelumnya bukan pegawai kita, jadi susah ngaturnya,” katanya di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Jika telah ada kesepakatan dengan fakultas kedokteran, pihaknya melalui RS di bawah kementerian bisa membuat kontrak dengan seluruh peserta PPDS agar bisa mengikuti aturan RS.

“Tujuannya agar ada berapa kali, kita kan kerja ada batas ya, seminggu berapa kali, kalau ada lembur besoknya bisa datang siang, jadi tidak ada kerja berlebihan,” ujarnya.

Rumah sakit di bawah kementerian yang diarahkan menjalin kerja sama dengan fakultas kedokteran, katanya, diminta dijadikan satu agar kebijakan bisa seragam.

“Kalau dulu sendiri-sendiri, sekarang jadi satu semua aja, biar aturannya sama,” ucapnya.

Terkait dengan perundungan dalam PPDS, Budi mengapresiasi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang langsung membuat tindakan ketika menemukan kasus itu.

“Bagus itu Unpad, sudah ketahuan, tidak usah disuruh langsung bisa disanksi, itu hebat,” ucapnya.

Ditemui di lokasi lainnya, Dekan FK Unpad Yudi Mulyana Hidayat mengatakan terkait dengan perundungan pada PPDS, pihaknya tidak hanya memberikan sanksi, namun juga mencari akar masalah perilaku yang menjadikan kebiasaan tersebut di lingkungan kedokteran.

“Kalau dulu itu tidak berbau finansial. Misal angkatan saya misal datang terlambat hukumannya suruh buat status pasien 10 orang, tapi itu positif kan. Nah karenanya kita harus cari penyebabnya dan cari solusinya, kita harus berantas,” ujar dia.

Sebagai langkah konkret, pihaknya bersama RS, khususnya Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, sudah mengidentifikasi masalah dan berencana melakukan berbagai hal, seperti pemberian insentif pada peserta PPDS.

“Karena dokter residen itu sekolah tapi dia juga bekerja melayani pasien nah itu kan harus diapresiasi, mungkin mereka akan diberikan insentif, kan mereka tidak dapat uang dari mana-mana sedangkan dia di (RS) Hasan Sadikin menjalankan tugas, makan minum, dan sebagainya keluar segala macam,” katanya.

Selanjutnya, ucapnya, pengaturan jam kerja agar lebih efisien, efektif, dan manusiawi dalam bekerja atau menjalani pendidikan.

“Misal mereka jaga malam ini, itu diharuskan istirahat besoknya dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita kerjakan yang mampu kita selesaikan,” ujarnya.

Selain itu, dibentuk Komisi Disiplin, Etika, dan Anti Kekerasan Fakultas Kedokteran dan RSHS sebagai tim penyuluh, pusat aduan, dan penyelidik dugaan perundungan.

“Kami juga melakukan pendampingan, termasuk hukum pada korban. Kalau pelaku walau dia tercatatnya bagian dari kampus kami lepas tangan, siapa suruh mem-bully (melakukan perundungan) kan,” katanya.

Sejauh ini, dalam PPDS di bawah Unpad terungkap dugaan perundungan di dua departemen, yakni bedah saraf dan urologi. Dalam kasus di departemen bedah sarat, 10 orang diberi sanksi dan satu dosen masih menunggu sanksi dijatuhkan, sedangkan di departemen urologi tercatat tujuh pelaku diberi sanksi dengan surat peringatan oleh fakultas. (bro)

Tags: Jam Kerja Peserta PPDSMenkesPerundungan

Berita Terkait.

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi
Headline

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Jumat, 20 November 2026 - 08:47
sigit
Headline

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

Kamis, 19 November 2026 - 21:31
habib
Headline

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kamis, 19 November 2026 - 15:23
Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok
Headline

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 14:10
Target 70 Persen Manfaat Tambang, IMA Ingatkan Pentingnya Investasi Jangka Panjang
Headline

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Kamis, 19 November 2026 - 11:57
Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10491 shares
    Share 4196 Tweet 2623
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179
  • Serikat Buruh: Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Diserahkan ke BPJS TK, Bukan Danantara

    697 shares
    Share 279 Tweet 174
  • KPK Bongkar Jejak Aset Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, Petinggi Agung Sedayu Diperiksa

    738 shares
    Share 295 Tweet 185

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.