INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, menegaskan pentingnya transisi kepemimpinan nasional ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berjalan aman dan damai.
Hal ini, menurutnya, memerlukan stabilitas politik dan persatuan elit politik. Ia juga menyoroti bahwa konflik di antara elit politik memicu polemik di masyarakat dan diperburuk oleh Pilkada serentak, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat pembangunan ekonomi.
“Kalau diperhatikan justru situasi politik di kalangan elit saat ini masih cukup panas. Upaya saling jegal itu sangat keliatan dan itu diperparah ulah para buzzer yang membuat situasi semakin kompleks dan rumit. Padahal jelang transisi kepemimpinan ini kita harapkan situasi aman dan damai, politik lebih cair dan elit bersatu,” kata Arnod kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Arnod menyebut adanya upaya sistematis untuk membenturkan Prabowo dengan Jokowi (Gibran) melalui polemik akun “fufufafa” yang diduga milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, ada dugaan kekuasaan mencoba mengganggu PKB dan upaya mengacaukan PDIP yang memicu reaksi keras dari internal partai. Politisasi hukum juga terjadi di berbagai tempat untuk melemahkan lawan politik.
“Artinya, politik di kalangan elit tidak harmonis dan bisa berdampak ke bawah, mengganggu agenda ekonomi. Ketidakstabilan politik dan konflik di antara elit tidak sehat untuk pemerintahan baru, apalagi tantangan ke depan tidak mudah,” ujar Arnod.
Ketua Umum PP FSP PPMI-KSPSI menegaskan bahwa tantangan ke depan sangat kompleks di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw).
“Oleh karena itu, persatuan elit politik sangat diperlukan agar kepentingan nasional diutamakan,” jelasnya.
Sebagai anggota tim perumus UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, Arnod berharap pemerintahan baru fokus pada penciptaan lapangan kerja, mengembalikan swasembada pangan seperti beras, bawang putih, dan kedelai, serta mengurangi impor yang merugikan petani.
Ketahanan dan kedaulatan pangan harus menjadi prioritas, dan perusahaan besar, terutama di sektor tambang, harus memperhatikan keselamatan lingkungan.
“Perlunya regulasi yang jelas, pemberantasan korupsi, dan koordinasi kementerian yang kuat untuk kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Arnod juga berharap kabinet Prabowo-Gibran terdiri dari ahli dan profesional (zaken kabinet) untuk mendorong inovasi. Ia mengusulkan nama “Kabinet Indonesia Bersatu dan Maju” agar mencerminkan persatuan dan kemajuan bangsa.
“Jika politik stabil, elit bersatu, dan kabinet diisi oleh para ahli, ia yakin Indonesia akan lebih cepat maju,” pungkasnya. (fer)
