INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar negara selatan-selatan, (South-South Cooperation/SSC) dalam menghadapi tantangan global dan menolak dominasi kekuatan tertentu dalam dunia internasional. Seruan ini disampaikan saat menutup secara resmi Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Bali.
Menurutnya, kolaborasi antar parlemen negara selatan-selatan merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kita sepakat bahwa parlemen berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kebijakan luar negeri yang efektif,” kata Puan, dalam pidatonya dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (2/9/2024).
“Kerja sama ini harus dibangun atas dasar kesetaraan, bukan didikte oleh kepentingan sepihak,” sambungnya.
Puan juga menekankan hubungan antara Indonesia dan Afrika harus terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, industri, investasi, dan perdagangan. Menurutnya, keberagaman potensi ekonomi yang dimiliki negara-negara ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama.
“Forum ini telah menunjukkan bahwa hubungan antara Afrika dan Indonesia dapat diperkuat dengan kerja sama antar parlemen,” terangnya.
Puan mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan pemanasan global, yang memerlukan solidaritas Global South untuk diatasi. Ia juga menekankan komitmen untuk mendukung visi Afrika yang lebih sejahtera, damai, dan bersatu dalam konteks agenda 2063.
“Kita harus berdiri bersama melawan kebijakan berbagai negara yang menghambat kemajuan negara berkembang, seperti kebijakan diskriminatif dan proteksionisme,” tegas Puan.
Dalam konteks ini, Puan menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip-prinsip Dasasila Bandung sebagai landasan kerja sama ke depan.
Ia menegaskan kolaborasi harus didasarkan pada kesetaraan dan menolak segala bentuk dominasi atau dikte dari pihak manapun.
“Kolaborasi kita harus dibangun berdasar kesetaraan, bukan hubungan yang saling mendominasi,” ucapnya.
Menutup pidatonya, Puan menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat di negara-negara berkembang. Ia juga menegaskan komitmen DPR RI untuk menjadikan parlemen negara-negara Afrika sebagai mitra utama dalam mewujudkan visi bersama tersebut.
Pidato terkait kerja sama negara Selatan-selatan juga disampaikan oleh anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti yang menekankan pentingnya SSC sebagai strategi kritis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030.
Dyah menjelaskan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Segitiga telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.
“Kerja sama ini kini mencakup sekitar 28 persen perdagangan global, dengan nilai lebih dari USD4,5 triliun pada tahun 2020,” ujarnya di IAPF 2024.
Indonesia, menurut Dyah, telah menjadi pionir dalam mempromosikan SSC sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi tersebut menjadi momen penting di dunia pasca-kolonial, yang mendasari solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara Asia dan Afrika.
Saat ini, lebih dari 120 negara berpartisipasi dalam SSC, mendorong upaya global dalam bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan transformasi digital.
Dyah juga menyoroti SSC berperan penting dalam menghadapi tantangan bersama dan membuka potensi ekonomi di negara-negara berkembang.
Pentingnya kerja sama ini semakin ditekankan dengan proyeksi bahwa populasi Afrika yang terus berkembang akan mencapai 796 juta dalam angkatan kerja pada tahun 2050.
“Dengan proyeksi ini, Afrika memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi yang inklusif,” tambahnya.
Namun, Dyah juga mengingatkan potensi pertumbuhan ini hanya bisa terwujud melalui kerja sama strategis yang efektif. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Segitiga memainkan peran penting dalam hal ini, terutama dalam meningkatkan transformasi digital dan inklusivitas ekonomi. (dil)
