INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty menyebut, daerah perbatasan atau terluar memiliki kerawanan terkait dengan hak konstitusional warga negara untuk bisa memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Dari data yang dimiliki Bawaslu, kata Lolly, warga yang tinggal di wilayah perbatasan terkandang tidak terkawal hak pilihnya.
“Daerah terdepan, terluar itu selalu rawan soal hak pilih. Karen apa? Soal dwi kewarganegaraan, soal sulitnya skses yang dijangkau, dan perbatasan sulit mendirikan TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ucap Lolly kepada wartawan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (17/8/2024).
Lolly menjelaskan, dalam proses pendataan pemilih hingga pendistribusian logistik di daerah perbatasan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab, terkendala akses transportasi.
Maka dari itu, ujar Lolly, jajaran Bawaslu yang berada di wilayah perbatasan, sebagai lembaga yang mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan wajib turun ke masyarakat untuk memastikan hak pilih. Lolly berujar, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat sampai ke titik perbatasan.
“Sehingga dalam konteks ini menjadi hal yang perlu menjadi kita waspadai,” tandas Lolly.
Khusus untuk distribusi logistik pemilu kata Lolly, jangkauan wilayah kepulauan dengan daratan lainnya yang dekat dengan perkotaan adalah hal yang juga patut diwaspadai.
“Jadi perbatasan di kepulauan berbeda strategi. Dimana tantangannya adalah tergantung air. Apalagi dalam konteks 27 Nivember nanti gelombang air lagi tinggi,” jelasnya.
Atas gambaran permasalahan itu, Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu RI perlu mengecek kesiapan petugas pengawas pemilu yang berada di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan wilayah Tawau, Sabah, Malaysia.
“Kami berkewajiban melakukan pengecekan terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran pengawas di Kaltara. Memastikan pengawasan seluruh tahapan pilkada untuk tidak mengalami kendala dan tidak kegagapan situasi yang diluar kendali terjadi,” terangnya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, kunjungan dirinya bersama tim dari Bawaslu RI di Hari Ulang Tahin (HUT) ke-79 Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk memastikan hak pilih masyarakat Sebatik terpenuhi.
“17 Agustus menjadi momentum yang tepat menurut kami untuk melakukan pengecekan langsung di daerah perbatasan untuk memastikan hak pilih warga megara kita tidak ada yang dihilangkan,” pungkasnya menambahkan. (dil)
