INDOPOSCO.ID – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang rupanya masih tercatat tingginya perilaku money politics (politik uang) di kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Menurut Direktur Svadhyaya Riset Nusantara, Gery Gugustomo, masyarakat Nabire secara gamblang menyatakan bahwa politik uang adalah hal yang wajar dilakukan oleh calon kepala daerah.
“Responden tampak menganggap wajar praktik money politics yang dilakukan para calon kepala daerah, terlihat dari 39,53 persen masyarakat Nabire yang memilih untuk “menerima dan mengikuti pilihan” jika ada orang yang memberikan uang atau barang,” kata Gery dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Untuk opsi “menerima, namun tidak mengikuti pilihan” berada di urutan kedua dengan angka 23,11 persen.
“Kemudian, saat responden ditanya terkait barang yang diharapkan jika ada yang orang yang memberi, mayoritas responden menjawab uang atau sembako yang angkanya mencapai 92,54 persen,” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan hal ini tentunya menjadi catatan besar bagi para entitas kepemiluan demi menjaga netralitas dan keberlangsungan Pilkada 2024 mendatang secara demokratis dan damai.
Mengenai pilihan calon, kata Gery, tercatat mayoritas masyarakat di Kabupaten Nabire masih menghendaki petahana bupati, Mesak Magai untuk kembali memimpin kabupaten di Papua Tengah ini, sebesar 37,95 persen. Diikuti sosok bakal calon bupati lainnya, Hugo Martinus Karubaba yang memperoleh suara sebesar 33,53 persen, kemudian Evan Ibo sebesar 2,39 persen, Oktovina Woromboni sebayak 1,87 persen dan Albert Kayame sebesar 1,18 persen.
Sementara itu, persentase swing voters atau belum menentukan pilihan masih cukup tinggi yang angkanya mencapai 18,09 persen, dan responden yang tidak memilih atau golput sebanyak 1,97 persen, serta 3,05 persen responden memilih untuk tidak menjawab.
“Hasil top of mind para responden menunjukkan peluang besar bagi petahana Mesak Magai dan Hugo Martinus Karubaba. Sehingga selanjutnya, patut dinantikan langkah-langkah mereka untuk meraih sebanyak-banyaknya dukungan dari sekitar 18% swing voters,” ujar Gery.
Terlepas dari praktik money politic itu dan tingginya swing voters, lanjut Gery, ternyata sebagian besar masyarakat Nabire masih sangat percaya terhadap seluruh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mulai dari KPU sebesar 33,92 persen, Bawaslu 33,33 persen), DKPP (34,02 persen) , dan MK (31,96 persen),” ungkapnya.
“Selebihnya responden memiliki kepercayaan sedang, yang artinya mereka masih ragu-ragu atau berpandangan buruk kepada setiap instansi tersebut,” sambungnya.
Survei Svadhyaya Riset Nusantara dilakukan tanggal 18 – 24 Juli 2024 di 4 daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri atas 26 Distrik/Kampung Nabire secara proporsional bedasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir.
Jumlah sampel survei yang dilakukan Svadhyaya sebanyak 1.025 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Adapun metode survei yang digunakan yaitu pengambilan sampel secara acak bertingkat (stratified multistage random sampling), dengan margin of error (MoE) +/- 3.5 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
“Sebagai sebuah survei permulaan kita baru meng-capture preferensi sebelum adanya kampanye paslon,” pungkas Gery. (dil)
