INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran ketahanan pangan sepanjang tahun 2023 naik signifikan sebesar 29,6 persen menjadi Rp112,7 triliun.
“Kalau kita lihat lima tahun terakhir, 2023 ini naik sangat signifikan 29,6 persen, kita tambahkan karena antisipasi El Nino dan berbagai program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk memperbaiki ketahanan pangan kita,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pangan pada 2019 tercatat sebesar Rp80,7 triliun, 2020 sebesar Rp74,5 triliun, 2021 sebesar Rp86 triliun, dan 2022 sebesar Rp88,8 triliun.
Anggaran pada 2023 ditingkatkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan/produktivitas, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan. Selain itu, juga untuk meningkatkan taraf ekonomi serta melindungi petani dan nelayan.
Menkeu menjelaskan pertumbuhan anggaran ketahanan pangan tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh dukungan penyediaan pupuk dan bantuan pangan kepada masyarakat.
Realisasi anggaran ketahanan pangan disalurkan melalui K/L, non-K/L, serta transfer ke daerah.
Realisasi melalui K/L diberikan untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebesar Rp1,8 triliun, bantuan alat/mesin pertanian Rp684 miliar, pembangunan bendungan baru dan lanjutan Rp12,5 triliun, bantuan benih Rp36 miliar, bantuan ternak Rp242,9 miliar, serta bantuan pangan pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi Rp42 miliar.
Sementara realisasi melalui non-K/L dilakukan melalui penyaluran subsidi pupuk 6,1 juta ton senilai Rp42,1 triliun serta bantuan pangan tahap I dan penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) senilai Rp9,8 triliun.
Adapun realisasi melalui transfer ke daerah digunakan untuk penanganan jalan pertanian senilai Rp4,1 triliun, rehabilitasi jaringan irigasi Rp1,5 triliun, sarana dan prasarana pertanian Rp653,3 miliar, serta dana ketahanan pangan dan pertanian bagi 1.132 kelompok masyarakat senilai Rp292,7 miliar. (bro)
