INDOPOSCO.ID – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, bahwa 6 pesan yang disampaikan dalam Rakornas Kementerian Agama (Kemenag) pada Maret 2023, berhasil diterjemahkan dengan baik oleh jajarannya. Sehingga, kinerja Kemenag dinilai meningkat.
Enam pesan Gus Men di awal tahun 2023 tersebut di antaranya peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti-korupsi, respons cepat penanganan isu dan dumas, akselerasi program prioritas, akselerasi sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas kehidupan di tahun kerukunan umat beragama. “Alhamdulillah, secara umum Kemenag dapat melewati 2023 dengan baik. Tahadduts bin ni’mah, banyak capaian kinerja di 2023 dan itu juga diapresiasi,” tegas Menag di Jakarta, Rabu (27/12/2023).
“Proses akselerasi capaian program bisa dilakukan seiring dengan berjalannya transformasi digital,” sambungnya.
Transformasi digital, menurut Menag, ditandai dengan diluncurkannya Superapps Pusaka pada 25 November 2022. Pusaka didesain untuk mengintegrasikan sejumlah aplikasi layanan di Kementerian Agama. Misalnya, Siskohat (Haji Pintar) untuk layanan haji, Simkah untuk layanan pencatatan nikah, Sihalal untuk sertifikasi halal, termasuk dumas dan beragam layanan keagamaan (kitab suci, ceramah, khutbah dan lainnya). “Transformasi digital adalah satu dari tujuh program prioritas Kemenag. Ini menjadi fondasi sekaligus akselerator dalam pencapaian program lainnya di Kemenag,” sebut Menag.
Kemenag juga telah mengembangkan satu data Kemenag guna memfasilitasi kebutuhan publik terhadap layanan informasi. Kemenag makin terbuka dan transparan. Capaian ini diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). “Kali pertama, Kemenag dinilai sebagai Badan Publik Informatif. Ini merupakan capaian tertinggi dari penilaian keterbukaan informasi,” kata Gus Men.
“Apresiasi juga datang dari sejumlah media nasional sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Kemenag dalam proses transformasi digital,” ucapnya.
Program prioritas lainnya, masih ujar Menag adalah Kemandirian Pesantren. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 2.076 pesantren penerima manfaat program ini, tersebar di 34 Provinsi. Bahkan, ada 128 di antaranya yang sudah mengembangkan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPes).
Selain itu, ada 1.106 KUA (Kantor Urusan Agama) yang telah direvitalisasi. Sarana prasarana KUA ditingkatkan kualitasnya untuk memberi layanan terbaik kepada umat. Tidak hanya urusan pencatatan nikah, peran KUA dioptimalkan sebagai Pusat Layanan Keagamaan demi meningkatkan kualitas kehidupan keberagamaan umat
Program prioritas lainnya adalah Islamic Cyber University. Tercatat, sudah ada 3.339 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang terfasilitasi dengan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Islamic Cyber University). “Mereka tetap bisa kuliah dari daerah asalnya, tanpa harus meninggalkan keluarga dan tempat pengabdiannya,” jelasnya.
“Tahun depan, kita perluas program ini, tidak hanya prodi Pendidikan Islam, termasuk kesempatan untuk S2,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tiga program prioritas lainnya saling berkait, yaitu penguatan moderasi beragama, tahun toleransi, dan religiousity index. Secara umum, proses penguatan moderasi beragama berjalan dengan baik, meski terbatas di internal Kemenag dan stakeholders terkait lainnya. “Terbitnya Perpres No 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi babak baru. Ke depan, penguatan MB bisa dilakukan lintas K/L dan pemerintah daerah dengan Kemenag sebagai leading sector-nya,” jelasnya.
Menag juga mengungkapkan, indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2023 juga mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya. Kalau pada 2021 sebesar 72,39, indeks naik menjadi 73,09 pada 2022. Sementara pada 2023, indeks KUB kembali naik menjadi 76,02. Ada tiga dimensi yang dipotret, yaitu toleransi (74,47), kesetaraan (77,61), dan kerja sama (76,00)
Selain program prioritas, ada sejumlah capaian selama 2023 yang menjadi legacy positif bagi Kementerian Agama ke depan. Tahun ini, target satu juta produk bersertifikat halal terlampaui. Sampai 26 Desember 2023, ada 2.395.905 produk yang terbit sertifikat halalnya. Ini melebihi target 1 Juta sertifikat halal pada 2023. “Capaian 2023 menjadi fondasi yang sangat bagus untuk ke depan. Sejak 2019, sudah 3.488.069 produk yang bersertifikat halal. Saya yakin akan ada akselerasi lagi di 2024,” sebutnya.
Fondasi lainnya adalah sukses Kemenag dalam penyelenggaraan ‘Haji Ramah Lansia’. Kemenag telah memfasilitasi keberangkatan 61.536 jemaah haji lansia yang berusia 65 tahun ke atas dan 5.791 jemaah disabilitas. Ini adalah jumlah haji lansia terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia (29,3 persen dari total jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci, 209.782 orang).
“Tahun 2023 juga kali pertama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH memfasilitasi Safari Wukuf khusus bagi 129 jemaah lansia dan disabilitas,” ujar Gus Men.
“Ini menjadi legacy baik karena beberapa tahun ke depan masih banyak jemaah haji Indonesia yang lansia. Untuk 2024, diperkirakan jumlahnya mencapai 46 ribu,” imbuhnya.
Ikhtiar peningkatan profesionalisme ASN, masih ujar Menag, ditandai dengan dua hal. Di antaranya peresmian dan pemanfaatan Pusat Penilaian Kompetensi serta reformulasi kediklatan. Optimalisasi penggunaan platform digital LMS MOOC Pintar terbukti berhasil mengakselerasi program kediklatan. Dalam 15 bulan terakhir, 284.054 peserta ikut program diklat Kemenag. Ini setara 9.468 kelas dengan 30 peserta tiap kelasnya.
“Potensi efisiensi anggarannya bahkan mencapai Rp1,6 triliun karena diklat digelar online, tidak harus tatap muka,” sebut Gus Men.
Dumas online Itjen Kemenag juga makin efektif dan responsif. Dalam rentang September 2022 hingga November 2023, ada 689 aduan masyarakat yang masuk ke Itjen Kementerian Agama. Dan, 96 persen aduan yang masuk sudah berhasil ditindaklanjuti oleh Itjen Kemenag. “Komitmen anti korupsi terus dijaga, tujuh tahun berturut Kemenag raih opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK,” tegas Gus Men.
Legacy lainnya, kata Gus Men, adalah revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Setelah vakum sekian lama, BKM kembali diaktifkan sehingga terbentuk BKM Pusat, 34 BKM provinsi, 421 BKM kabupaten/kota, 3.452 BKM kecamatan, dan 17.629 BKM kelurahan/desa. Total ada 21.537 BKM di Indonesia. “Melalui BKM, masjid akan didesain menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Terakhir, tahun ini, Kemenag juga telah menerbitkan SK Inpasssing 98.972 guru madrasah bukan ASN, setelah mereka menunggu 12 tahun. Sehingga, mereka berhak mendapat tunjangan inpassing. “Untuk 2023, mereka mendapat tunjangan selama tiga bulan, Oktober, November, dan Desember. Anggaran Rp321,8 miliar sudah disiapkan dan sudah dicairkan,” ujarnya. (nas)
