INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, topik IKN beberapa kali dibahas dalam debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.
Dikatakan Said, pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Jadi, menurut Said, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
“Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta,” kata Said, dalam keterangan, Minggu (25/12/2023).
Menurut Said, sumber pendanaan IKN sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun.
Kemudian di 2023 dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. “Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun,” ungkap politisi PDIP itu.
Dengan demikian, jika sumber dana pembangunan Nusantara ditargetkan kepada tiga pihak, maka indikasinya APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha yang swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan badan usaha yang BUMN mencapai Rp252,5 triliun.
“Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN,” papar dia.
Sebelumnya, pada debat Cawapres beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengungkap sumber dana pembangunan IKN dari kas negara hanya berjumlah 20 persen.
“Sejauh ini saya juga mencermati belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BUMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang undang,” ucap Said.
“Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan,” imbuh Said. (nas)
