INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanhan Nasional (ATR/BPN) telah melaksanakan peluncuran sertipikat elektronik, dan penyerahan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada para penerima manfaat di Istana Negara, Senin (4/12/2023) lalu.
Penerbitan dan peluncuran sertipikat elektronik merupakan momentum penting bagi Bangsa Indonesia untuk membuktikan kesiapan pemerintah dalam menyongsong era 4.0 melalui layanan pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Wartomo mengatakan, semangat untuk melakukan transformasi digital serta layanan pemerintahan berbasis elektronik tentunya harus didukung oleh tata kelola dan sumber daya yang baik.
Dikatakan, hasil audit pelaksanaan transformasi digital oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa, pemahaman terhadap pentingnya digital identity, keamanan user dan password, dan lain-lain terkait kompetensi digital masih perlu dikembangkan.
Hal ini sejalan dengan hasil capaian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian ATR/BPN yang menunjukkan urgensi penerapan manajemen Seistem Pemerintahan Berbasis Elektroni (SPBE) termasuk peningkatan kompetensi bagi pengelola layanan SPBE.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang pemerintahan dilan atau digital melayani dan sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN yang menetapkan transformasi digital dan pelayanan berbasis elektronik sebagai bagian dari roadmap institusi. Maka perlu adanya penilaian terhadap penguasaan kompetensi digital ASN yang diawali dengan kajian tentang standar kompetensi jabatan, digital competence, digital culture serta digital leadership yang ada saat ini, khususnya pada Kanwil BPN Provinsi DKI sebagai satker dengan layanan elektronik tertinggi di Indonesia,” terang Wartomo, Rabu (13//12/2023)
Menindaklanjuti arahan presiden itu, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Kompetensi Digital yang mengundang berbagai narasumber yang berkompeten, diataranya para pakar di bidang SDM, yaitu Guru Besar IPB Prof.Dr.Ir. M.Syamsul Maarif, M.Eng, Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi, M.Si, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN Deni Santo.
Selain itu, ada juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informasi, Auditor pelaksanaan Transformasi Digital Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, KemenPAN-RB, Akademisi dari IPB University dan Universitas Indonesia, para pengguna layanan seperti PPAT dan KJSKB, perwakilan dari masing-masing Direktorat Jenderal pada Kementerian ATR/BPN dan para seluruh Pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai peserta kegiatan.
Kepala Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Kementerian ATR/BPN Deni Santo mengatakan, kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh BPN DKI Jakarta sangat strategis untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi digital untuk memastikan layanan elektronik mampu memberi kepastian hak dan meningkatkan kesejahteraan.
Menurutnya kompetensi menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian Sistem Merit, dan sudah sepatutnya bergerak menyesuaikan dengan era transformasi digital sehingga tercipta birokrasi berstandar dunia.
“Kegiatan kali ini sesuai dengan salah satu Strategic Goals Kementerian ATR/BPN Tahun 2025. Yaitu, meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia. Hal ini dapat kita wujudkan dengan Transformasi Digital. Sehingga harapannya seluruh insan di Kementerian ATR/BPN, khususnya di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dapat memiliki kompetensi digital untuk mewujudkan hal tersebut.” tutur Deni Santo.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Digital ASN tekah dilaksanakan pada Jumat (8/12/2023) sampai dengan Sabtu (9/12/2023) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat dan kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo.
Mantan Kakanwil BPN Gorontalo dan Jambi itu menyebutkan, bahwa dengan adanya peningkatan Kompetensi Digital Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, maka kemungkinan terjadinya maladministrasi serta praktik mafia tanah dapat teratasi.
“Besar harapan saya, kita dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber yang akan memberikan kiat-kiat peningkatan kompetensi digital khususnya yang terkait dengan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang. Selain itu, saya juga berharap, setelah kegiatan ini kita semua bisa secara bersama-sama menindaklanjuti inovasi-inovasi besar di Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah Sertipikat Elektronik yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu yang tentunya memerlukan kompetensi yang mumpuni di era digital ini.” ungkap Wartomo.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Bidang di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, dan Para Pejabat Struktural di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (yas)
