INDOPOSCO.ID – Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud MD mengingatkan ratusan mahasiswa yang hadir pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Ke-40 Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung, Jawa Barat, untuk menjadi intelektual yang bermoral.
Mahfud mengatakan mendapat ijazah dan ilmu saja tidak cukup. Seseorang bisa menjadi sarjana, tapi belum tentu menjadi intelektual.
“Sarjana itu ijazah. Skill ada, tapi belum menggambarkan moralitas. Intelektual itu menggambarkan watak pendidikan bermoral,” tutur Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
Mahfud kemudian menegaskan materi yang disampaikannya adalah orasi ilmiah akademik, bukan orasi politik praktis elektoral.
“Saya tegaskan ini orasi ilmiah, bukan orasi politik elektoral. Yang hadir di sini sudah punya pilihan sesuai hati nurani masing-masing,” ujarnya.
Mahfud kemudian melanjutkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.250 orang koruptor yang 84 persen di antaranya adalah sarjana. Bahkan ada yang profesor.
Para pelaku korupsi tersebut jelas bukan intelektual dan tak punya moralitas serta integritas untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Mahfud berharap para wisudawan bukan hanya mendapat gelar sarjana, tetapi juga intelektual dan mempunyai tanggung jawab moral memajukan bangsa dan negara. Sesuai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya otak, tetapi watak.
“Orang yang ilmunya dalam, pasti punya moral dan integritas karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak melakukan tindakan destruktif, kalau di pemerintahan, bersih dari korupsi dan intrik politik yang merugikan masyarakat dan bangsa,” tambahnya.
Mahfud lantas bicara soal prasyarat menuju Indonesia Emas, yakni pertumbuhan ekonomi merata, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan demokrasi berkualitas
Soal pertumbuhan ekonomi yang merata, ia mengatakan pendapatan per kapita pada 2045 diharapkan sudah mencapai 23.300 dolar AS. Sekarang baru 4.600 dolar AS.
Selain itu, angka partisipasi pendidikan diproyeksikan 74 persen lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi dengan mudah. Sekarang baru 11 sampai 13 persen.
“Maka pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 6 persen menuju 2045,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, hukum harus ditegakkan. Kalau tidak maka negara mengalami disorientasi. Ketika dibiarkan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan. Ketika terus berlangsung, terjadilah disobedience atau perlawanan maka akan berlanjut pada disintegrasi.
“Inilah urutannya hancurnya negara,” imbuhnya.
“Banyak negara hancur karena penegakan hukumnya bobrok. Saat terjadi ketidakadilan, rakyat pasti melawan,” ungkap Mahfud menambahkan.
Kemudian soal pemberantasan korupsi, Mahfud menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 34 dari 100. Korupsi masih berlangsung dari pusat hingga ke daerah di berbagai lembaga.
“Pemberantasan korupsi itu jangan sampai main-main. Kalau penegakan hukum ditegakkan, 50 persen masalah selesai,” kata Mahfud.
Syarat selanjutnya, demokrasi yang berkualitas. Demokrasi harus benar, bukan transaksional dan jauh dari kata teror. Keputusan keputusan yang diambil harus terbuka bukan selintutan.
“Dan terakhir, toleransi dijaga. Indonesia ini paling jamak dan plural. Jumlah suku 1.360. Agama semua dengan seluruh sekte dan alirannya ada. Bahasanya 762 bahasa daerah,” tambahnya.
Sebagai penutup, Mahfud mengingatkan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan bermartabat dan berkualitas.
“Semua orang boleh memilih siapa pun dan partai apapun. Tidak boleh ada tekanan dan intimidasi Rakyatnya juga harus sadar. Jangan mau transaksional,” tuturnya. (dam)
