INDOPOSCO.ID – Setara Institute menolak normalisasi pelanggaran konstitusi, dengan tetap mendorong publik peka dan menjadikan kontroversi putusan 90/PUU-XXI/2023, sebagai variabel dalam menentukan pilihan dalam Pemilu 2024.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani mengingatkan, para pemilih dapat menentukan calon pemimpin berdasar rekam jejak yang baik. Mengingat situasi politik di Tanah Air belakangan menjadi banyak sorotan.
“Cara ini sekaligus sebagai bagian pengawasan publik agar, Pemilu dijalankan secara berintegritas dan adil,” kata Ismail Hasani dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Setara Institute mendorong penyelenggara Pemilu menjadi aktor utama, yang menjaga integritas Pemilu sehingga tercipta keadilan elektoral (electoral justice) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
“Setara Institute menentang segala bentuk intervensi, intimidasi, dan netralitas artifisial yang ditunjukkan oleh beberapa pihak,” ujar Ismail.
Ketidakberpihakan bukan hanya sekedar di lisan berbeda dengan netralitas yang otentik, karena di satu sisi menyerukan netralitas dan menyatakan tidak ada intervensi, tapi di sisi lain tetap membiarkan orkestrasi kandidasi.
“(Netraliras buatan) mobilisasi sumber daya, termasuk tidak melakukan upaya maksimum memastikan keadilan Pemilu,” sindirnya.
KPU telah menetapkan peserta Pilpres 2024. Di antaranya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah digelarnya rapat pleno tertutup. (dan)
