INDOPOSCO.ID – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), subholding refining and petrochemical Pertamina, berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui ketahanan penyediaan bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG) dan bahan-bahan dasar petrochemical di masa transisi energi. Produk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik juga dijaga tetap affordable untuk masyarakat, dan memenuhi aspek keekonomian.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, KPI tetap memerhatikan aspek sustainability terkait transisi energi dan keberlangsungan dari kilang ke depannya.
“Ini salah satu inisiatif, makanya ada ide hilirisasi kilang. Ini menjadi upaya kami untuk menjaga sustainaiblity,” ujar Taufik pada webinar Refining Sustainability “The Path Toward Energy Transition” yang digelar E2S, Selasa (14/11/2023).
KPI, lanjut dia, juga menyiapkan strategi untuk menurunkan emisi, yakni berbasis teknologi, alam, dan berbasis trading. Green refinery akan dilanjutkan pengembangannya, seperti di Kilang Cilacap. KPI akan menambah footprint untuk program-program lingkungan.
“Carbon trading sekarang available di bursa. Ini bisa me-net off operasional dengan menambah daya serap carbon,” ucap Taufik.
Dia menyatakan upaya KPI ke green dan emisi reduction untuk mendukung Environmental, Social, and Governance (ESG) rating karena proyek kilang yang tidak full equity, tapi juga mencari pembiayaan dari investor.
“Biasanya pertanyaan yang ditanyakan mereka adalah berapa rating ESG. Concern ESG maupun lingkungan sangat diperhatikan oleh investor maupun lender. Rating ESG kita 24,2,” katanya.
Pada masa transisi energi, ujar Taufik, KPI akan memastikan pabrik yang dibangun terus memberikan manfaat sampai ujung. Ke depan, diversifikasi produk memang harus berkolaborasi dengan industri lain yang bisa mengolah hasil turunan kilang.
“Ini untuk menghasilkan produk yang bermanfaat sampai ke hilir, sehingga bisa bernilai dan memberikan benefit ke masyarakat,” kata dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan, berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan keekonomian akses di masyarakat dan potensi yang dimiliki pada akhir 2060 sektor energi tidak bisa net zero emission (NZE) karena masih tersisa emisi 129 juta ton emisi.
Berdasarkan roadmap, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara akan berakhir sebelum 2060. Yang tersisa adalah BBM dan LPG yang digunakan industri. Listrik semuanya akan berbasis pada energi bersih tidak akan keluarkan emisi.
“PLTU akan selesai sebelum periode 2060. Untuk itu, yang harus dipastikan adalah ketersediaan migas ada terus,” kata Dadan.
Menurutnya, peranan energi fosil masih penting dalam transisi energi. Minyak, khususnya BBM menjadi sumber energi di sektor transportasi. Kendaraan yang menggunakan BBM didorong melakukan konversi melalui program kendaraan listrik.
“Untuk kendaraan eksisting didorong dari sisi spek-nya sehingga emisinya berkurang,” terangnya.
Founder Digital Energy Asia, Salis S Aprilian mengatakan, renewable energy (energi terbarukan) yang berkembang di tahun 70-an, kalau dilihat dari energy demand di Indonesia 2020-2050 porsi minyak memang berkurang, tapi secara kuantitas masih meningkat. Muncul apa yang dinamakan <energy transition_ menggunakan renewable energy tapi tidak serta merta tidak menggunakan lagi minyak dan batu bara.
“Inilah peran gas dalam transisi, akan sangat signifikan karena dari sisi biaya, waktu, untuk mengembangkan renewable energy tidak mudah dan mahal. Bisa ditopang dengan gas,” jelasnya.
Terkait upaya agar kilang bisa sustain di masa transisi energi, Salis mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, harus diversifikasi produk, lalu digitalisasi sistem, decentralizing policy, dan decarbonization.
“Kalau ingin kilang di Indonesia sustain, paling tidak empat langkah inilah yang harus ditempuh,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, sebagian besar aktivitas masyarakat masih menggunakan BBM. Maka jika bicara ketahanan energi dibandingkan negara lain, Indonesia berada di lampu kuning. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sejak 2015 sudah ada impor BBM. Jika tidak ada penambahan kapasitas kilang maka impor akan meningkat.
“Kebutuhan BBM empat juta barel per day. Ini sangat besar sekali. Ini perlu diantisipasi semua pihak,” ujat Komaidi.
Menurutnya, impor minyak mentah jauh lebih murah dari produk jadi. Kalau Indonesia impor minyak mentah, devisanya lebih sedikit, KPI tetap running, ada produk yang dihasilkan.
KPI juga moving ke produk berbasis lingkungan, dengan berbagai proyek yang dikembangkan. Indikasinya akan menjalankan transisi energi disesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial, baik dalam proses maupun produknya. Artinya KPI menghasilkan produk berbasis green.
Komaidi mengatakan segala sesuatu akan dijalankan seimbang sejalan dengan kondisi makro indonesia. Indonesia akan menjalankan transisi energi, tapi tidak sepenuhnya dengan keinginan internasional, ada kearifan lokal yang disesuaikan.
“Di beberapa pilar Pertamina, hampir semuanya melibatkan kilang, di energy efisiensi, flare gas, hampir semua yang akan dikerjakan Pertamina dalam konteks penurunan emisi akan melibatkan kilang,” ucap Komaidi. (rmn)
