INDOPOSCO.ID – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga merupakan upaya Pemerintah mewujudkan dan melaksanakan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Program ini bertujuan membantu masyarakat agar dapat menikmati BBM secara adil dan merata.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan, program BBM Satu Harga dikhususkan dalam hal ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia. Program ini diharapkan memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat signifikan, seperti mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat.
“Penghematan pengeluaran BBM yang diharapkan diikuti dengan penurunan harga sembako, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Serta, diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya, saat meresmikan BBM Satu Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 16.297033, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (24/8/2023).
“Saya juga mengharapkan kita akan dapat terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, terus melaju untuk Indonesia Maju,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim. Ia menjelaskan, BBM Satu Harga merupakan program Pemerintah untuk mempermudah akses energi, khususnya BBM, bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.
“17 Agustus merupakan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peresmian BBM Satu Harga ini adalah untuk memberikan energi ke seluruh masyarakat di Indonesia, membantu memperkuat perekonomian dan kesejahteraan mereka, Sehingga, kepulauan di daerah 3T, makin sejahtera, kuat, dan bersatu”, ujarnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas yang terus bersinergi untuk membangun BBM Satu Harga di wilayah Kabupaten Natuna. Masyarakat kini bisa menikmati BBM Satu Harga dengan adil dan merata.
“Dengan berdirinya SPBU ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Natuna,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komite Audit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sampe L Purba, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Pemantauan
Usai peresmian di Natuna, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, pada Jumat (25/8), mengunjungi SPBU 14.294.716 Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Erika mengutarakan, pemantauan ini untuk melihat langsung pendistribusian BBM bersubsidi di Batam.
“Di Batam, selain menggunakan QR Code, Pemerintah daerah juga mengeluarkan Fuel Card. Jadi, ini double pengendaliannya,” tegasnya.
Erika menerangkan, secara umum sistem pengendalian di Batam sudah berjalan dengan baik. Ia berharap Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar dapat didistribusikan dengan tepat sasaran.
Di lokasi yang sama, Abdul Halim menyampaikan pemantauan hari ini adalah untuk melihat dan memastikan pendistribusian BBM kepada masyarakat aman, lancar dan tepat sasaran.
“Kita mengawasi pendistribusian bbm subsidi, agar semuanya dapat merasakan manfaatnya. Pemanfaatan BBM, terutama BBM subsidi ini supaya tepat volume dab tepat sasaran,” ujarnya.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan yang hadir dalam kunjungan ini menyampaikan, QR Code merupakan salah satu upaya pihaknya untuk menjaga dan mengontrol subsidi tepat sasaran.
“Harapan kami, QR Code merupakan salah satu upaya dan menjadi jalan terbaik untuk bisa membantu Pemerintah di dalam memberikan subsidi yang tepat kepada masyarakat,” terangnya. (arm)
