INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema bantuan dan pendampingan bagi para petani yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama terkait distribusi solar bagi peralatan pertanian.
“Ada pertanyaan menarik tadi dari petani, ‘Pak kami sulit beli solar untuk rice mill, pompa air pertanian, dan traktor’. Ini tiga yang mereka keluhkan hari ini,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai meninjau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Subur di Desa Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Selasa (13/9).
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sudah menyiapkan skema bantuan penanganan inflasi dan dampak kenaikan harga BBM.
Bantuan itu sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp22.729.706.000 yang terbagi atas beberapa sasaran penerima.
Di antaranya bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian sekitar 2.264 kelompok dengan alokasi sebesar Rp950.800.000, subsidi bahan bakar alat peternakan dengan anggaran Rp34.125.000.
Baca Juga: Sertifikasi Petani Kopi untuk Tingkatkan Kuantitas Hasil
Kemudian, ada bantuan bagi pengelola rice milling unit berupa solar dengan total anggaran Rp220,8 juta dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan dengan total anggaran Rp2,4 miliar.
Terkait dengan berbagai kesulitan petani di daerah-daerah, Ganjar sudah meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pendampingan, serta berkomunikasi dengan Pertamina terkait pola distribusi solar bagi petani.
“Masalah yang sempat diviralkan di Blora, itu sebenarnya salah satu saja contoh yang konkret mereka tidak bisa mengakses dan itu butuh izin, butuh rekomendasi dari Dinas Pertanian. Maka saya minta daftar saja rice mill, pompa, traktor, butuhnya berapa? Nanti diarahkan pada titik tertentu diakses pelayanan di SPBU-nya,” ujarnya.
Menurut Ganjar, distribusi tersebut dapat diatur dengan baik dengan menggunakan database yang bagus sehingga dia meminta seluruh kelompok tani dan gapoktan mendata anggotanya serta kebutuhan yang diperlukan.
Data itu, kata dia, selanjutnya akan dipakai untuk menentukan distribusi bahan bakar.
“Kalau ini bisa diatur, database-nya bagus, maka surat itu bisa satu rombongan. Satu saja rekomendasi yang berikut ini, poktan ini ambilnya di sini kuotanya sekian. Maka tidak boleh melebihi kuota, sehingga betul-betul bisa terkontrol,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (13/9/2022).
Apabila data itu sudah dikumpulkan, lanjut Ganjar, maka dinamika yang terjadi di lapangan juga dapat dikontrol dan tugas pemerintah adalah berkomunikasi dengan Pertamina sehingga kuota untuk para petani juga mendapat perhatian khusus.
“Tugas kami nanti yang menjembatani ke Pertamina sehingga semua akan bisa mendapatkan itu dan di tengah kondisi semacam ini petani tetap ditemani,” ujarnya. (mg1)
