INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid menyoroti ketimpangan transportasi laut dan darat yang menjadi persoalan mendasar di NTB (Nusa Tenggara Barat).
“Ada dominasi konektivitas melalui jalur laut, sementara layanan transportasi darat masih belum menjangkau seluruh trayek secara optimal,” ungkap Mirah dalam keterangan , Minggu (5/4/2026).
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dan berpotensi memperlebar kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
“Mereka (masyarakat pedalaman, red) sangat bergantung pada transportasi darat sebagai sarana mobilitas utama,” ujarnya.
Ia menegaskan, pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam mendorong audit menyeluruh terhadap program keselamatan transportasi. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan dan edukasi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi laut, khususnya terkait kasus blackout kapal yang menjadi peringatan serius bagi sistem pengawasan dan kelaikan operasional.
“Keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat,” terangnya.
Senator Mirah turut menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan transportasi daerah. Koordinasi antara perangkat daerah seperti Bappeda, Dispenda, dan Dinas Perhubungan dalam memastikan efektivitas kebijakan.
“Saya juga mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor transportasi. Seperti optimalisasi retribusi pelabuhan dan penguatan sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan,” katanya.
“Tapi, saya mengingatkan bahwa orientasi utama kebijakan tetap harus berpihak pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan,” sambung Mirah. (nas)
