INDOPOSCO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan menerapkan upah minimum tahun 2022. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya memiliki empat langkah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk memastikan penerapan upah minimun dan struktur skala upah.
“Kami mendorong forum-forum dialog dengan perusahaan dalam rangka memastikan implementasi upah dan minimum, serta struktur dan skala upah,” ujar Anwar Sanusi dalam keterangan, Minggu (2/1/2022).
Melalui dialog tersebut, menurut dia, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan upah minimum.
“Dengan forum dialog bisa menciptakan sebuah budaya akan pentingnya struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi,” katanya.
Langkah selanjutnya, menurut Anwar dengan menyelenggarakan sosialisasi struktur skala upaha kepada stakeholders, baik secara daring maupun luring yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya struktur dan skala upah.
Baca Juga: Tuntut Upah Delapan Bulan, Puluhan Guru Honorer Malut Demo
“Sosialisasi ini diharapkan memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya, ” ucapnya.
“Kita juga memberikan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD di perusahaan dan melakukan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan penerapan upah minimum bagi pekerja,’ imbuhnya.
Ia menyebut, penerapan UM diberlakukan bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun. Fungsi pengawasan tersebut juga untuk memastikan disusun, diimplementasikan dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.
“Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja, manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) per 30 November 2021, total perusahaan yang terdaftar sebanyak 270.768 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 7.698.168 orang.
Dari 270.768 perusahaan yang terdaftar tersebut, yang telah memiliki struktur dan skala upah sebesar 19 persen atau sebanyak 51.862 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekira 78 persen atau sebanyak 6.022.217 orang.
Sedangkan yang belum memiliki struktur dan skala upah sekitar 12 persen atau 33.304 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 18 persen atau sebanyak 1.404.753 orang.
“Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebesar 4 persen atau sebanyak 271.198 orang,” bebernya. (nas)
