INDOPOSCO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.
Namun, putusan MK tersebut sekaligus menjadi rapor merah bagi pemerintah dan DPR karena tidak pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.
“Kendati saya optimistis pemerintah mampu melakukan revisi UU Cipta Kerja tersebut, namun putusan MK tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. Ini harus menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi bagi pemerintah dan DPR,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing kepada Indoposco.id, Minggu (28/11/2021).
Baca Juga : UU Cipta Kerja Inkonstitusional, DPR: Kenapa Tetap Berlaku?
Emrus mengatakan, mungkin secara content, UU Cipta Kerja itu baik namun dalam proses penyusunannya ada hal yang dilanggar dan tidak sesuai dengan UUD 1945.
“Kenapa diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan perbaikan, manurut saya bisa jadi content-nya bagus. Kalau content-nya juga inkonstitusinal mungkin MK memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.
Emrus mengungkapkan pihaknya pernah menjadi juru bicara serap aspirasi untuk membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga : Pemuda Muhammadiyah: Putusan MK Sikap Kenegarawanan Hakim
“Serap aspirasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. Tapi saya bukan juru bicara serap aspirasi UU Cipta Kerja, melainkan hanya peraturan turunannya,” katanya.
Emrus mengatakan, secara pribadi pihaknya berpendapat banyak hal yang positif dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
“Saya melihat dari segi content, banyak hal baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan dalam UU tersebut. Misalnya, untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) sudah dibolehkan dibuat perorangan. Artinya membuka peluang kepada setiap orang khususnya milenial untuk membuka perusahaan PT. Jadi kalau kita sisir, banyak pasal yang menguntungkan masyarakat. Tetapi kalau ada pihak yang mengatakan ada pasal yang merugikan, itu hak mereka dan wajar dalam negara demokrasi,” kata Emrus.
Secara terpisah pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat mengatakan putusan MK setengah hati. Sebab di satu sisi MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat namun di sisi lain MK memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.
“Menurut pendapat saya, putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk investor mungkin hal ini akan membuat mereka lebih hati-hati dalam berinvestasi. Karena dalam UU Cipta Kerja itu mengatur banyak hal, tidak hanya soal buruh tetapi juga mengatur banyak hal lainnya,” ujarnya.
Untuk diketahui, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.
Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.
“Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.
Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (dam)
