INDOPOSCO.ID – BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kembali menyerahkan dokumen tambahan terkait Formula E kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami datang untuk menyampaikan dokumen tambahan atas permintaan KPK,” kata Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Widi yang juga Direktur Pelaksana Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix menambahkan, kedatangannya merupakan kelanjutan dari kunjungan sebelumnya dengan membawa dokumen setebal 600 halaman untuk KPK.
Baca Juga : Ini Alasan Anies Pilih Ahmad Sahroni Jadi Pelaksana Formula E
“Kami juga manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan bapak-ibu di KPK, terkait pelaksanaan GCG (good corporate governance),” katanya.
Kedatangan Widi ke KPK didampingi Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat dan Bambang Widjojanto yang merupakan mantan pimpinan KPK.
Syaefulloh Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendorong transparansi penuh dan kolaborasi dengan para penegak hukum, atas semua program yang dijalankan, termasuk Formula E.
“Sudah menjadi kebijakan Pemprov DKI untuk proaktif membantu para penegak hukum, dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional, di lingkungan Pemprov DKI,” ujar Syaefulloh.
Senada dengan Syaefulloh, Bambang Widjojanto menambahkan, KPK sedang menjalankan upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan Formula E.
“Saya sangat yakin, apa yang dilakukan oleh KPK dan didukung penuh oleh Jakpro dan Pemprov DKI ini akan menghasilkan program- program yang bersih dan efektif,” kata Bambang.
Balap mobil listrik Jakarta E-Prix akan dilaksanakan 4 Juni 2022. Alberto Longo yang menjadi Co-Founder Formula E telah berkunjung ke Jakarta untuk beraudiensi dengan sejumlah pihak terkait termasuk melihat persiapan dan calon lokasi trek balap.
Lokasi trek akan diumumkan sebelum tahun 2021 berakhir dan saat ini proses peninjauan sedang dilakukan oleh FEO (Formula E Operation) berkonsultasi dengan FIA (Federasi Otomotif Dunia).
Berbagai persiapan gelaran dan lokasi final trek akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
“Jadi tidak benar rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi yang akan menentukan lokasi trek, karena pelaksanaan E- Prix ada di ranah Pemprov DKI Jakarta yang bahu-membahu bersama IMI,” ungkap Widi.(mg3)
