INDOPOSCO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, pemerintah dan DPR keliru dalam penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian peraturan tersebut. Sehingga perlu perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak dibacakan putusan itu pada, Kamis (25/11/2021).
“Dari putusan ini jelas pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Meski putusannya inkonstitusional bersyarat, di mana Pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi, putusan MK menggambarkan kekeliruan yang prinsipil.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945
Dari putusan MK itu juga pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya.
“Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan atau melaksanakan UU Cipta Kerja,” nilai Isnur.
Padahal saat ini, UU Cipta Kerja telah diberlakukan beserta seluruh PP turunannya. Maka penting untuk menghentikan segera UU itu dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup.
YLBHI juga meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup;
Jauh sebelum MK menyatakan UU CK melanggar Konstitusi, berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang telah mengatakan Omnibus Law UU CK melanggar Konstitusi, tapi Pemerintah bergeming.
“Pemerintah dan DPR harus menyadari kesalahan, bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundang dan tidak mengulangi, karena kekeliruan,” ujar Isnur.
Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.”
“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkontitusional secara permanen,” kata Anwar Usman di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (dan)
