INDOPOSCO.ID – Bea Cukai berkomitmen untuk terus menggerakkan laju perekonomian daerah sebagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diambil ialah memberikan fasilitas fiskal kepada pelaku usaha lokal, seperti pemberian izin pendirian fasilitas kawasan berikat PT Perindustrian Sawit Synergi (PT PSS) oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.
Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, Kukuh Sumardono Basuki pada Rabu (24/11) mengatakan PT PSS mendapatkan izin kawasan berikat setelah memenuhi semua syarat, termasuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan, yang dimulai dari profil usaha, proses produksi, running live IT Inventory dan CCTV, dampak ekonomi, dan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
Baca Juga : Bea Cukai Paparkan Aturan Barang Pindahan Dari Luar Negeri
“Presentasi tersebut dilakukan secata hybrid, dengan pertemuan tatap muka dan online meeting yang dihadiri Direksi PT PSS, Bea Cukai, dan perwakilan Ditjen. Pajak yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur, lokasi rencana pendirian pabrik refinery nantinya,” ujarnya.
Menurut Kukuh, perusahaan tersebut pun dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kawasan berikat. PT PSS menjadi pengusaha kawasan berikat ke empat yang bergerak di bidang refinery crude palm oil (CPO) dari dua puluh pengusaha tempat penimbunan berikat (TPB) pada lingkup Kanwil Bea CukaiKalbagtim.
Baca Juga : Lewat Road Show Kunjungan, Bea Cukai Ambon Asistensi Pelaku Usaha Agar Bisa Ekspor
Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean untuk diolah dan digabungkan, yang hasilnya terutama untuk dieskpor. Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah terutama untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global.
“Dengan pendirian kawasan berikat pertama di bawah koordinasi Bea Cukai Sangatta ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan penerimaan negara melalui bea keluar, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” tutupnya. (ipo)
