INDOPOSCO.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal Surat Telegram tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Ia menegaskan, pihaknya tak pernah menutup diri atas pemeriksaan aparat penegak hukum.
Surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 ditandatangani pada 5 November 2021. Kala itu, belum pergantian Panglima TNI. Diketahui telegram ditandatangani oleh Kasum TNI, Letjen Eko Margiyono.
“Kan selama ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak, sama sekali tidak,” kata Andika di Jakarta, Selasa (23/11/2021).
Baca Juga : Kepada Panglima TNI dan KSAD Baru, Ini Ucapan Anak Korps Baret Merah (AKBM)
Mengenai prosedur proses hukum bagi anggota TNI telah diatur oleh Undang-Undang. Seperti UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Serta peradilan umum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1986.
“Kalau soal proses hukum itu kan memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya. Jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur UU, dengan peradilan umum pun juga,” tutur Andika.
Baca Juga : Panglima TNI Baru Lanjutkan Program Marsekal Hadi
Ia mengaku akan mengecek kembali Surat Telegram Nomor ST/1221/2021 tersebut. “Saya harus cek lagi, tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan,” ujarnya.
Penerbitan Surat Tekegram Panglima itu diketahui menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemanggilan yang dilakukan terhadap prajurit TNI oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan atas suatu peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan. (dan)
