INDOPOSCO.ID – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai belum optimal. Terkadang, kerap ditemukan masih terdapat informasi yang belum diupdate.
Anggota Komisi I pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Encop Sofia mengatakan, kinerja pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat yang mudah diakses oleh masyarakat.
Menurutnya, sampai saat ini fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki Pemprov Banten belum optimal.
Baca Juga : DPRD Banten akan Gelar Uji Kelayakan Calon KPID, Catat Waktunya!
“Fasilitas TIK dalam mendukung pelayanan publik belum optimal, data sektoral belum dimanfaatkan. Tata kelola, penyebarluasan informasi publik perlu dioptimalkan, kurang pemahaman, dan insfratuktur (jaringan),” Katanya, Rabu (10/11/2021).
Ia menyebutkan, tidak boleh ada diskriminasi terkait penerimaan informasi publik dari pemerintah. Sebab informasi itu berpengaruh pada pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Banten: BUMD Prioritaskan Layanan Bantuan UMKM
“Penguatan persandian dan informasi bagian integral. Penguatan penyajian data. Keterbukaan informasi publik setiap masyarakat harus dapat tanpa diskriminasi,” ujarnya.
ia menjelaskan, informasi yang baik harus terintegrasi dalam center. Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi, fasilitas platform digital dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penanganan aduan masyarakat harus melalui aplikasi.
Sehingga, birokrasi di pemerintahan dapat terpotong dan seluruh masyarakat terlayani dengan baik.
“Kalau dari kelompok miskin gimana caranya terakses secara cepat, murah dan gratis. Ini menjadi PR berasama, internet gimana caranya agar menyeluruh secara gratis,” jelasnya. (son)
