INDOPOSCO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang, menyesalkan keterlambatan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam menyelesaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.
Akibatnya, tahun ini Kota Serang tidak melakukan perubahan APBD. Dengan kondisi itu, mahasiswa mendesak Walikota mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terlebih khusus Sekda Kota Serang.
Aktivis HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas mengatakan, keterlambatan penyusunan RAPBD Perubahan telah mencoreng profesionalitas Pemkot Serang di hadapan masyarakat. Kredibilitas kinerja eksekutif dipertanyakan lantaran masyarakat yang menjadi korban.
“Pemkot Serang seharusnya dapat bekerja lebih baik lagi. Kelalaian seperti ini jelas mencoreng profesionalitas Pemkot Serang,” katanya saat dihubungi, Senin (01/11/2021).
Ia menyebutkan, kelalaian Pemkot Serang dalam menyusun RAPBD Perubahan akan berdampak signifikan terhadap pembangunan Kota Serang. Mengingat perubahan APBD merupakan upaya untuk memaksimalkan anggaran ‘mati’ yang tersisa pada APBD.
“Keterlambatan ini jelas akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Seharusnya dalam perubahan bisa dianggarkan untuk beberapa program mendesak dan prioritas, namun gagal karena kelalaian dari segi waktu,” ungkapnya.
Besarnya dampak kelalaian, kata Irkham, perlu menjadi catatan ‘merah’ bagi Wali Kota Serang, untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja TAPD Kota Serang.
“Maka perlu kami pertegas, Wali Kota harus mengevaluasi secara total kinerja bagian bagian terkait. Mulai dari BPKAD sampai TAPD, Sekda-nya harus dievaluasi total. Karena ini sangat fatal dan berdampak signifikan bagi pembangunan daerah,” terangnya.
Bahkan, Irkham pun mengaku tidak menutup kemungkinan adanya permainan dari oknum-oknum pejabat di Kota Serang, yang sengaja menggagalkan RAPBD Perubahan 2021. Sebab, APBD 2021 dipastikan akan menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar.
“Pemkot Serang bukan sekali dua kali mengurusi hal perubahan APBD. Sehingga jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat menduga hal ini By Setting karena ada oknum yang ingin bermain pada anggaran 2022. Itu yang perlu kami pertanyakan dan kami kawal terus,” tegasnya. (son)
