INDOPOSCO.ID – Perbaikan bangsa harus dilakukan dari hulu. Termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan ekonomi negara. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan, Minggu (31/10/2021).
Ia menegaskan, untuk melakukan perbaikan tersebut DPD RI terus menggulirkan Amandemen Konstitusi perubahan ke-5. Pasalnya, saat ini banyak perdebatan masalah-masalah di hilir.
“Persoalan ada di hulu. Tapi terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir. Sehingga tidak pernah selesai,” katanya.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut dia, persoalan di hulu yang perlu dikoreksi adalah Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Sebab lebih banyak dampak buruk, atau mudharat, dari penerapan ambang batas tersebut.
“Mulai dari pembelahan yang menimbulkan konflik di masyarakat karen hanya ada dua pasang calon yang head to head, hingga potensi anak bangsa yang tak bisa muncul,” terangnya.
“Belum lagi adanya mundurnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju,” imbuhnya.
Ia menilai, ketidakberdayaan partai politik (Parpol) kecil cenderung di hadapkan partai politik besar. Mereka tidak bisa mengajukan calon, karena aturan ambang batas pencalonan presiden. “Itu kemudian menjadikan parpol besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres,” ucapnya.
Apalagi, dikatakan dia, Presidential Threshold untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen. “Ini justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. Sebab parpol besar dan gabungan parpol menjadi pendukung presiden terpilih,” ungkapnya.
(nas)
