INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Komisioner (OJK) Wimboh Santoso berjanji akan terus memberantas layanan pinjaman online (pinjol) ilegal ke seluruh wilayah Tanah Air.
Wimboh Santoso, dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Jumat (15/10), mengatakan pihaknya telah dan akan terus bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan para pihak terkait lainnya, untuk menutup perusahaan pinjaman online (online) ilegal atau tidak terdaftar.
“Ke depan, senantiasa akan terus kami lakukan seluruh wilayah Indonesia, edukasi kepada seluruh masyarakat dan memberantas produk-produk yang ilegal,” ungkapnya, seperti dikutip oleh Antara.
Bagi ia, OJK telah mempunyai nota kesalingpahaman dengan Kepolisian RI, Kemkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia untuk berkolaborasi dalam pemberantasan pinjol ilegal.
Ia menganjurkan masyarakat yang ingin mendapat sarana pendanaan dari pinjol atau layanan pendanaan berbasis teknologi( fintech), agar hanya bekerja sama dengan pinjol yang terdaftar dan berizin dari OJK.
Masyarakat, tutur Wimboh, dapat bertamu OJK di kontak telepon 157 untuk mengecek keabsahan pinjol, atau melalui kontak Whatsapp 081157157157, dan catatan elektronik konsumen@ojk.go.id. Masyarakat juga dapat memandang daftar perusahaan pinjol resmi yang mendapat izin OJK di situs www.ojk.go.id
Ada pula sejak 2018, OJK bersama Kepolisian RI dan Kemkominfo telah memblokir 3. 516 aplikasi atau situs pinjol ilegal.
Sorotan terhadap pinjol ilegal yang menggelisahkan masyarakat dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Oktober 2021. Presiden mengaku kerap mengikuti banyak masyarakat lapisan bawah yang terkecoh dan terjerat bunga tinggi dari perusahaan pinjol, di tengah pesatnya digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan.
Presiden meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan memantau kemajuan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh secara sehat, dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. OJK dan pelaku industri juga diminta menghasilkan ekosistem keuangan digital yang mempunyai kebijakan mitigasi resiko terhadap permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Setelah pengarahan dari Presiden itu, Kepolisian meringkus beberapa perusahaan pinjol ilegal di Tangerang, Banten dan DI Yogyakarta. Pada Kamis (14/10) malam, Direktorat Reserse Kriminal Khusus( Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat mengamankan sebanyak 83 orang operator pinjol ilegal di kantor pinjol ilegal di wilayah Samirono, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. (mg4)
