INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar, rapat koordinasi pilot project percepatan redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) dari kawasan hutan berbasis penataan agraria berkelanjutan.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan itu ialah sebagai upaya percepatan penyedian TORA dari pelepasan kawasan hutan, untuk ditindaklanjuti dengan penataan aset dan akses dengan berbagai pendekatan.
Seperti pengembangan metode dan pendekatan baru untuk percepatan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan, serta percepatan redistribusi tanah telah terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat penerima.
“Pendekatan metode penataan aset dan penataan akses dengan didukung penataan tata guna tanah, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanahnya optimal dan lestari (sustainable),” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra di Jakarta, Kamis (14/10/2021).
Dalam pilot project tersebut, pentingnya kajian potensi pemberdayaan (analisa ekonomi, sosial dan lingkungan) dan uji coba program pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya korporasi petani.
“Percepatan pengukuran dan penetapan batas TORA di lapangan, serta penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tutur Surya.
Review kebijakan Reforma Agraria dan penerapan hak kepemilikan bersama atas tanah, serta opsi pemberian hak atas tanah lainnya.
Pilot project pada tahun 2021 akan dilaksanakan di empat provinsi. Yakni di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
“Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan objek berdasarkan luasan dan keterjangkauan atau aksesibilitas,” ujar Surya.
Turut hadir dalam kegiatan itu yakni, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau. Dirketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman.
Selain itu, Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto dan Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiono. (dan)
