INDOPOSCO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa nama dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Saiful Mahdi yang telah mendapatkan amnesti harus dipulihkan oleh pihak manapun, termasuk kampus.
“Pemulihan nama Saiful Mahdi harus dipulihkan, sebagai pengajar di USK dan juga berbagai aktivitas lainnya,” ujar Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, di Banda Aceh, Rabu (13/10).
Terhadap kasus Saiful Mahdi ini, Komnas HAM memandang bahwa yang berhubungan memanglah tidak pantas dipidana hanya karena nilai kritisnya terhadap situasi dan persoalan yang terjadi di kampus.
Menurut Beka, pemberian amnesti terhadap Saiful Mahdi juga menjadi indikator bahwa tidak ada faktor kejahatan yang dilakukan oleh dosen MIPA USK Banda Aceh tersebut.
“Karena itu saya kira Komnas HAM harus mendorong nama dan hak-hak Saiful Mahdi segera dipulihkan oleh siapapun, termasuk dari USK,” ujarnya.
Beka juga mengatakan, kasus Saiful Mahdi ini sudah memberikan pelajaran terhadap seluruh pihak bahwa UU ITE( Informasi dan Transaksi Elektronik) sudah selayaknya direvisi mengingat banyak orang dipenjara dampak peraturan tersebut.
Beka memohon pada Pemerintah dan DPR RI untuk memesatkan cara perbaikan UU ITE tersebut, biar kebebasan beranggapan dan berekspresi warga negara sebagai hak konstitusional warga itu terlindungi, serta tidak dikriminalisasi dengan mudah.
“Apalagi dalam kasus Saiful Mahdi ini, Komnas HAM sudah dari awal menyatakan pendapat bahwa ini tidak layak dipidanakan,” kata Beka Ulung.
Semacam dikenal, dosen MIPA USK Unsyiah Saiful Mahdi itu divonis bersalah bersumber pada hasil Kasasi Dewan( MA) yang memantapkan tetapan PN Banda Aceh, ia harus menempuh hukuman penjara selama 3 bulan dan denda Rp10 juta.
Saiful Mahdi dihukum atas kritikannya di grup whatsapp dalam USK Banda Aceh terkait hasil pemilahan atau tes CPNS dosen Fakultas Metode kampus tersebut, ia dituntut dengan UU ITE.
Lalu, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti pada Saiful Mahdi dengan memberikan pesan ke DPR RI tertanggal 29 September 2021 perihal permohonan estimasi atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.
Melalui rapat sempurna, DPR RI sudah mengetuk martil ciri membenarkan pemberian amnesti tersebut, Keppres nya juga sudah ditandatangani Presiden Jokowi, dan saat ini Saiful Mahdi sudah dibebaskan dari jeruji besi Lapas Kelas II A Banda Aceh. (mg4)
