INDOPOSCO.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Malaysia telah memanggil duta besar China untuk melaporkan sikap serta protesnya terhadap keberadaan serta aktivitas kapal- kapal China, termasuk kapal penelitian, di zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak.
Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa, menjelaskan keberadaan serta aktivitas kapal- kapal itu bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Sikap serta tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan serta hak berdaulatnya di perairan negara itu,” tuturnya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (5/10/2021).
Kemlu menyatakan Malaysia juga sebelumnya menyampaikan keberatan atas intrusi kapal-kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut.
“Dalam menentukan sikap serta tindakan yang diambil Malaysia terhadap masalah kompleks Laut China Selatan dan melibatkan hubungan antarnegara, kepentingan nasional akan tetap menjadi andalan,” tuturnya.
Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa semua hal yang berhubungan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982. (mg2)
