INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kendala dalam memeriksa tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang saat ini diduga berada di Singapura.
Paulus Tannos merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP-elektronik atau KTP-el).
“Paulus Tannos ini domisilinya sekarang sudah di Singapura, dan KPK beberapa kali sudah kembali mengirimkan surat panggilan pada yang bersangkutan. Saya tidak tahu apakah sudah ada tanggapan, nanti akan kita cek,” tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK seperti dikutip Antara diJakarta, Kamis (30/9) malam.
Dia menuturkan apabila Paulus Tannos tidak dapat diperiksa di Gedung KPK, Jakarta,
lembaganya akan meminta bantuan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB) Singapura agar difasilitasi untuk memeriksa Paulus Tannos.
“Misalnya, kalau tidak bisa diperiksa di KPK karena yang bersangkutan masih di Singapura pasti kita akan minta bantuan CPIB agar difasilitasi untuk dilakukan pemeriksaaan, dan ini sudah beberapa kali KPK berkoordinasi dengan CPIB untuk melakukan saksi maupun yang menjadi tersangka kita periksa di Kantor CPIB. Itu yang kita lakukan terkait dengan perkembangan perkara e-KTP,” ucapnya.
Bagi Alex, pandemi Covid-19 yang masih melanda juga menjadi kendala untuk memeriksa Paulus Tannos di Singapura.
“Ini memang kesulitannya karena pandemi penyidik KPK juga belum bisa masuk ke Singapura. Mudah-mudahan kalau sudah ada tanggapan dari Paulus Tannos itu dibalas ia mau diperiksa di mana gitu kan itu nanti segera kita tindak lanjuti. Kalau dia maunya diperiksa di CPIB ya pasti kita ke sana. Apa tidak bisa dilakukan upaya paksa penahanan? Pasti kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi kan dengan Pemerintah Singapura, itu yang terjadi,” tutur Alex.
Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat (24/9). Saat itu, dia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka.
Diketahui, Paulus Tannos bersama 3 orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP-el.
3 tersangka lain itu adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), Anggota DPR RI 2014- 2019 Miriam S Hariyani (MSH), serta mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi (HF).
4 orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan kalau pada saat proyek KTP-el dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak- pihak vendor serta tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal Husni dalam hal ini merupakan ketua tim teknis dan juga panitia lelang.
Pertemuan-pertemuan itu berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, serta spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di mana pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.
Tersangka Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, serta tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati “fee” sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban “fee” yang akan diberikan pada beberapa anggota DPR RI serta pejabat pada Kemendagri.
Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP-el tersebut. (mg2)
