INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi tinggi atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI yang mengubah status ratusan ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pusat.
Keputusan strategis tersebut, menurutnya, dinilai sangat tepat dan luar biasa karena secara langsung menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari beban belanja aparatur.
Sebelumnya, pemerintah sepakat mengangkat 231.246 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta pembukaan peluang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027 bagi PPPK penuh waktu. Bersamaan dengan itu, status kepegawaian para pahlawan tanpa tanda jasa ini dipindahkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Fikri menegaskan bahwa sentralisasi status guru ini adalah sebuah terobosan yang patut disambut gembira oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. “Poin yang sangat penting adalah bahwa kebijakan ini akan sangat membantu Pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujar Fikri di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
“Pengangkatan PPPK menjadi PNS maupun PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu tidak akan jadi beban 30 persen belanja aparatur di Pemda karena semua ditarik menjadi kewenangan pusat,” sambung Fikri.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menambahkan, saat ini KemenPAN-RB memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru nasional hingga tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
Kuota tersebut akan diperebutkan melalui seleksi CPNS tahun 2027 dari total 955.245 guru PPPK yang sudah ada.
“Semoga selanjutnya akan secara bertahap dituntaskan hingga tenaga kependidikan, khususnya pustakawan dan operator sekolah,” ucap Fikri.
Fikri juga mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun simulasi tahapan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/2024.
Putusan tersebut mengamanatkan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, agar digratiskan. Hal ini penting agar 20 persen anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada kecerdasan bangsa.
“Jadinya pegawai pemerintah pusat, ini sangat luar biasa dan Pemda akan sangat berbahagia,” ujar Fikri. (nas)
