INDOPOSCO.ID – Dalam meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat, Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Dinas Koperasi di Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Hal itu dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan juga gerakan koperasi se Jawa Barat.
LPDB-KUMKM sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya melayani koperasi di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini Koperasi maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh Indonesia sangat perlu bantuan, dukungan pembiayaan atau permodalan untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan antara LPDB-KUMKM dengan Dinas Koperasi di wilayah Jawa Barat akan memberikan sinergi bersama dalam membantu koperasi-koperasi mengakses pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.
“Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini semoga akan memberikan informasi yang jelas terkait dengan penyaluran dana bergulir dan program LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di Jawa Barat. Dan semoga dengan adanya rapat seperti ini bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga pariwisata di Majalengka,” ujar Kusmana saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menjelaskan dengan adanya pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang besar terhadap bisnis koperasi dan juga pelaku UMKM, dengan demikian koperasi sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk dalam hal ini LPDB-KUMKM yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan perekonomian di daerah.
“Kami LPDB-KUMKM melakukan upaya dalam mendukung koperasi dan UMKM agar terus bertahan menghadapi pandemi Covid-19 dengan 5 (lima) strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Supomo saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka.
Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM diantaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect.
Hal ini dilakukan LPDB-KUMKM karena untuk memberikan dukungan kepada koperasi maupun pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19, sebab salah satu dampak yang paling banyak menimpa koperasi dan pelaku UMKM adalah persoalan likuiditas keuangan yang membuat kinerja usaha menjadi tidak maksimal.
“Dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengamanatkan kami LPDB-KUMKM untuk menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi,” ungkap Supomo.
Supomo menambahkan, dalam mendukung kinerja keuangan koperasi, maupun akses permodalan bagi UMKM di seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM menyadari tidak bisa jalan sendiri dan butuh dukungan seluruh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia.
“Kami butuh percepatan penyaluran, karena memang kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan kami segera menyalurkan dana bergulir untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Kenapa kami fokus menyalurkan ke koperasi, karena mengingat kondisi saat ini akan lebih mudah menyalurkan pinjaman/pembiayaan secara berkelompok yakni melalui wadah usaha koperasi yang dapat langsung menjangkau UKM-UKM. Oleh sebab itu, dengan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia diharapkan dapat membantu koperasi dalam percepatan mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” tambah Supomo.
Tercatat, sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM mencapai Rp13,362 triliun menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Khusus realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Jawa Barat itu sendiri dari 2008 hingga 17 September 2021 telah mencapai Rp 1,346 triliun yang disalurkan kepada 339 mitra dan 20.526 UMKM.Khusus untuk Kabupaten Majalengka sendiri realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dari 2008 hingga 2021 sebesar Rp26,05 miliar yang disalurkan kepada 20 mitra dan 1.632 UMKM.
Sedangkan untuk realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2021, per tanggal 17 September 2021 telah mencapai Rp1.035 triliun dengan total mitra sebanyak 128, yang terdiri dari 80 mitra konvensional sebesar Rp516 miliar, dan 48 mitra syariah sebesar Rp518 miliar.
Diharapkan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat, maka akan semakin banyak koperasi yang bisa mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, selain bisa memberikan peningkatan kinerja koperasi, pembiayaan yang diberikan dari LPDB-KUMKM juga dapat meningkatkan tata keloka koperasi yang semakin baik mulai dari perizinan, operasional, maupun pelayanan kepada anggota yang semakin terpercaya, akuntabel, dan profesional.
“Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang maksimal, dan juga memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia yang mudah, cepat, dan murah, tetapi juga mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Agar dana APBN yang kami gunakan ini tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak ekonomi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Supomo.
Selain itu, LPDB-KUMKM juga diamanatkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berhasil tersalurkan sebanyak Rp1,292 triliun atau sebesar (100%) kepada 84 mitra dan 118.783 UMKM sepanjang tahun 2020.
Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi menjelaskan untuk wilayah Majalengka sendiri dari sektor koperasi telah melaksanakan program revitalisasi koperasi yang bertujuan untuk mendorong koperasi bisa menjadi kekuatan utama perkonomian di Majalengka. Dirinya berharap, dengan adanya rapat koordinasi dengan LPDB-KUMKM bisa memberikan kemudahan bagi koperasi-koperasi dalam mengakses pembiayaan dana bergulir.
“Kami telah merevitalisasi serta membangun spirit berkoperasi agar menjadi kekuatan utama perekonomian di Majalengka. Menyadari hal tersebut, kami pun mengambil langkah konkret bagaimana menyelamatkan koperasi yang ada dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada koperasi. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menumbuhkan spirit bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu para pelaku koperasi di Provinsi Jawa Barat dalam mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” pungkasnya. (wib)
