INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan sejumlah 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo tiba di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/9), untuk diperiksa lebih lanjut.
Sebelumnya, 17 tersangka yang merupakan pemberi suap kasus itu diperiksa di Polres Probolinggo, Jumat (3/9). Kemudian pada malam harinya dibawa ke Gedung KPK, Jakarta menggunakan bus.
“Hari ini, 17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di daerah Pemkab Probolinggo telah tiba di Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK,” tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/9), dikutip dari Antara.
Diketahui, KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Sebagai penerima, yaitu Bupati Probolinggo periode 2013-2018 serta 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).
Kemudian, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo serta Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN atau Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.
Sementara 18 orang sebagai donatur ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yakni Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Khoim (KO).
Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), serta Samsudin (SD).
Untuk 5 tersangka, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan, Muhammad Ridwan, serta Sumarto telah ditahan. Sementara 17 tersangka lainnya belum ditahan.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan kalau pemilihan kades serentak tahap II di daerah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.
Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo serta untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.
KPK menyebutkan ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk tanda tangan pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput, serta para calon pejabat kepala desa juga diharuskan memberikan serta menyetorkan sejumlah uang.
Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare.
Sebagai penerima, Puput serta kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pemberi, Sumarto serta kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mg2)
