INDOPOSCO.ID – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kalau arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif serta responsif.
“Dengan mencermati dinamika perekonomian serta kemajuan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif serta responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga,” tutur Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 serta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8).
Bagi Presiden, konsolidasi serta reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, serta terukur, meliputi penguatan sisi pendapatan negara serta perbaikan sisi belanja dan pengelolaan pembiayaan yang prudent serta hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.
“Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pendidikan,” tutur Presiden Joko Widodo.
Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi serta birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, serta mengurangi ketimpangan.
“Reformasi fiskal juga terus diterapkan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas ataupun spending better, dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Dengan begitu, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil,” tuturnya.
Presiden menyampaikan bahwa upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, serta menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian dan efektif untuk mendukung program prioritas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati- hatian, melalui Kerja Sama Pemerintah serta Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, dan pendalaman pasar obligasi negara.
“Tidak hanya itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kuat untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023,” ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo tiba di kompleks parlemen DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8), sekitar pukul 08.05 WIB.
Saat menyampaikan Pidato RUU APBN 2022 serta Nota Keuangan, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Suku Badui.
Pada hari ini Presiden menyampaikan 2 pidato yaitu dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021, dan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 serta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022. (mg2)
