INDOPOSCO.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR RI.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowj menyatakan fokus dalam menangani permasalahan kesehatan di situasi Pandemi Covid-19. Selain itu, lagi-lagi kembali menekankan pembangunan infrastuktur dan ekonomi sebagai prioritas utama.
Pidato tersebut seolah tidak memerhatikan kondisi belakangan yang carut marut dalam penanganan pandemi, serta ambivalensi menggenjot infrastruktur berpotensi merugikan lingkungan.
“Pidato Kenegaraan Jokowi semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memedulikan hak asasi manusia,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Melihat rekam jejak selama setahun terakhir, langkah penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu bahkan tidak pernah dimulai.
Hal itu diperparah dengan situasi baru-baru ini, Jokowi memberikan bintang jasa kepada seseorang seorang yang diduga pelaku pelanggaran HAM berat.
“Kami menilai situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik, sebab praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan,” nilai Fatia.
Alih-alih menangani pandemi secara serius dengan meggunakan pendekatan pemenuhan hak atas kesehatan dan pemenuhan pangan, pemerintah justru mengedepankan pemulihan ekonomi.
“Praktik pengabaian HAM kian masif terutama di masa pandemi Covid-19,” ujar Fatia. Penanganan pandemi selama ini juga mengedepankan pendekatan sekuritisasi memperlebar ruang represi terhadap masyarakat. (dan)
