INDOPOSCO.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap dua lokasi di Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
“Hari ini tim penyidik mengagendakan penggeledahan di dua lokasi, yaitu Kantor PT SW di Jalan Yasadiwirya, Penaruban, Kaligondang, Purbalingga, serta sebuah rumah kediaman di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,” tutur Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip Antara, Rabu (11/8/2021).
Dia mengungkapkan kehadiran tim penyidik ke dua lokasi tersebut berhubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
Menurut ia, tim penyidik sampai saat ini masih berada di lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. “Perkembangan informasi dari kegiatan ini nanti akan kita informasikan kembali,” tuturnya.
Dari data yang berhasil dihimpun, rumah kediaman di Jalan Dipokusumo, Purbalingga merupakan rumah milik Direktur PT SW berinisial EW.
Sementara dari pantauan di depan gerbang PT SW, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, tim penyidik KPK yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB, sampai pukul 16.00 WIB masih melakukan penggeledahan di pabrik pengolahan aspal itu.
Sebelumnya, pada hari Senin (9/8), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor DPUPR Kabupaten Banjarnegara dan kantor PT Bumirejo, keduanya berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara. Diketahui, kantor PT Bumirejo berlokasi di kediaman pribadi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Selanjutnya pada hari Selasa (10/8), tim penyidik KPK menggeledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Kantor Bupati Banjarnegara, serta sebuah rumah kediaman di wilayah Banjarnegara. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan serta mengamankan berbagai barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara.
Dengan adanya kegiatan penyidikan di Kabupaten Banjarnegara, KPK sudah menetapkan tersangka terkait kasus tersebut. Meskipun mengenai kronologi kasus dan pihak-pihak yang dijadikan tersangka belum bisa diumumkan oleh KPK saat ini.
Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK jika untuk pengumuman konstruksi perkara serta pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka. (mg2/wib)
